Sidang Kasus Penipuan Rp84,9 M. Terdakwa Maryani & Bakti Salim dkk Keberatan atas Dakwaan Jaksa

Pekanbaru, wahanaindonews.com –Sidang lanjutan atas tindak pidana penipuan yang dialami Archenius Napitupulu dkk yang diduga dilakukan Empat pimpinan PT Fikasa Group dan seorang tenaga marketing freelance kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (29/11/2021).

Disidang sebelumnya (Senin, 22/11/2021, red) sebagaimana dakwaan JPU Lastarida Sitanggang menyebutkan bahwa Archenius Napitupulu dkk disebutkan mengalami kerugian total Rp 84,9 miliar akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan  Empat pimpinan PT Fikasa Group dan seorang tenaga marketing freelance.

Pantauan wahanaindonews.com di persidangan Pertama perkara dugaan tindak pidana penipuan ini dibagi menjadi 2 nomor perkara. Perkara pertama Nomor 1169/Pid.Sus/2012/PNPbr tertanggal 12 November.2021 dengan JPU Rendi Panalosa dan terdakwanya Maryani. Dalam dakwaan JPU, terdakwa Maryani bersama-sama dengan saksi BHAKTI SALIM, saksi AGUNG SALIM, saksi ELLY SALIM dan saksi CHRISTIAN SALIM didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan di Nomor Perkara 1170/Pid.Sus/2021/PNPbr tertanggal 12 November 2021 bertindak sebagai JPU Lastarida Sitanggang dan terdakwanya ada 4 orang antara lain Bhakti Salim alias Bhakti; Agung Salim alias Agung; Elly Salim alias Elly; dan Christian Salim alias Christian. Dalam dakwaan JPU, ke empat terdakwa ini didakwa JPU telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Setelah dakwaan JPU dibacakan disidang Perdana, Kini giliran Tim Penasehat Hukum terdakwa Maryani dan Bhakti Salim Cs,  mengajukan dan membacakan eksepsi disidang Kedua (Senin, 29 November 2021, red).

Sidang Perdana Tindak Pidana Penipuan Rp84,9 miliar, di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (22/11/2021) – dok patar

“Bukan Perbuatan Perseorangan”

Tim penasehat hukum Maryani menyampaikan keberatannya atas dakwaan JPU dalam eksepsinya. Disebutkan bahwa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam menentukan Terdakwa (error in persona) atau telah salah dalam menghadirkan pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab atas perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Maryani. Dengan alasan ini Tim Penasehat Hukum Maryani memohon untuk Tidak menerima dakwaan JPU. Dan PH Maryani juga menilai bahwa Surat Dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap ( obscuur libeel ) sehingga batal demi hukum.

Karena, menurut Tim Penasehat Hukum Maryani, keberadaan Maryani hanya bertugas sesuai dengan Tugas dan fungsinya sebagai Marketing frrelance, yaitu menjual produk yang dimiliki Perusahaan. Dalam hal ini, Maryani mencari nasabah untuk kedua Perusahaan tersebut. Oleh karena itu harus dipandang sebagai suatu perbuatan perusahaan.

“Perbuatan Terdakwa Maryani yang merupakan Marketing Freelance menawarkan Promissory Note atas nama PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP) haruslah dianggap sebagai Perbuatan
Perusahaan bukan Perbuatan Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas, “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.” kata pengacara Maryani dalam eksepsinya.

Sehingga, perbuatan terdakwa Maryani sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan keliru dan seharusnya ditujukan kepada Direksi PT. Wahana Bersama Nusantara (PT. WBN) dan PT. Tiara Global Propertindo (PT. TGP).

Perkara ini Kasus Perdata Bukan Pidana?”

Hal yang sama juga terjadi dalam perkara nomor 1170/Pid.Sus/2021/PNPbr. Tim Penasehat Hukum Bhakti cs juga menyampaikan keberatannnya atas dakwaan JPU.

Dengan alasan bahwa terjadimya hubungan antara terlapor dan para terdakwa merupakan hubungan kasus pinjam memimjam alias kasus perdata.

“Sebab terjadinya hubungan pinjam meminjam dan setelah itu pelapor meminjamkan sejumlah uang ke para terdakwa dan pelapor memperoleh keuntungan besar yang disepakati bersama”.

Atas terpenuhinya hubungan pinjam meminjam tersebut kemudian para terdakwa menerbitkan Surat Pengakuan Utang alias Promissory note,   yang didalamnya tertuang tentang hak atau keuntungan yang diperoleh pelapor atas peminjaman dana tersebut,” kata pengacara Bhakti Salim dkk dalam eksepsinya.

Selain itu, terkait dengan dakwaan JPU Lastarida Sitanggang  terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa keluarga Salim yaitu Bahkti Salim, Agung Salim, Elly Salim dan Christian Salim keberatan bahwa dakwaan JPU  dinilai tidak cermat, jelas, lengkap dan kabur.

Kemudian, dakwaan JPU Lastarida Sitanggang kepada terdakwa keluarga Salim dkk disebut tidak jelas, cermat, lengkap dan kabur. Karena tempat kejadian perkara yang didakwakan kejadiannya berada di Jakarta. Sehingga, persidangan perkara bukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru tetapi  seharusnya di Pengadilan Negeri di Jakarta.

“Bahwa kejadian hubungan dan pelaksanaan pinjam memimjam yang dilakukan pelapor dengan terdakwa itu dilakukan di Jakarta sehingga tidak tepat persidangan perkara ini dilakukan di Pengadilan Negeri  Pekanbaru,” terang Penasehat Hukum Terdakwa Bhakti Salim dkk .

Pantauan wahanaindonews.com dipersidangan, Tim Penasehat Hukum Terdakwa Bhakti Salim dkk membacakan eksepsinya, Keluarga Salim dkk, juga meminta Hakim membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Jaksa.

Namun, permohonan kelima terdakwa tersebut langsung ditanggapu dan ditolak Majelis Hakim yang diketuai Dahlan dan didampingi dua Hakim anggota, Estiono serta Tommy Manik.

Usai sidang penyampaian eksepsi, Dedi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Bhakti Salim dkk kepada wahanaindonews.com, Senin (29/11/2021) di Lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan, bahwa pihaknya telah menyampaikan keberatannya atas dakwaan JPU. Seperti, kejadian kasus hubungan pinjam meminjam antara pelapor dengan terlapor itu adalah ranah hukum perdata, bukan ranah hukum pidana.

“Kasus pinjam meminjam itu adalah ranah hukum perdata, bukan hukum pidana”, ujar Dedi.

Selain itu, kejadian perkara antara pelapor dengan terdakwa itu terjadi di Jakarta. Bukan di Pekanbaru. Artinya, karena kejadian kasus pinjam meminjam dan penandatangan promissory nite atau surat pengakuan  hutang itu di Jakarta, dan dilaporkan juga di Jakarta, maka pelaksanaan Pengadilannya juga harus di Jakarta bukan di Pekanbaru.

“Kejadian perkara ini di Jakarta. Pengadilannya juga seharusnya di Jakarta bukan di Pekanbaru”. ujar Dedi yang turut diaminkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Bhakti Salim dkk lainnya.

Daftar Nama Korban

Berikut rincian Daftar Nama korban yang disebutkan JPU pada Sidang Pertama, Senin, 22 November 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru, ketika JPU membacakan dakwaannya terhadap Terdakwa Maryani dan Terdakwa Bhakti Salim dkk pimpinan perusahaan yang tergabung dalam Fikasa Grup, sehubungan dengan penerbitan promissory note PT Wahana Bersama Nusanta dan PT Tiara Global Propertindo, yang berisi nominal penempatan, bunga keuntungan dan tanggal jatuh tempo yang ditandagani Bhakti Salim selaku Dirut PT. WBN dan Antony Salim Dirut PT. TGP, Elly Salim selaku Direktur PT. WBN dan Komisaris PT. TGP dan Christian Salim selaku Direktur TGP serta pihak nasabah yang menempatkan dananya.

Berikut rinciannya,
1. Archenius Napitupulu sebesar Rp 20.391.000.000,-
2. Pormian Simanungkalit sebesar Rp 17.000.000.000,-
3. Meli Novriyanti sebesar Rp10.000.000.000,-
4. Oki Yunus Gea sebesar Rp 2.000.000.000,-
5. P. Lumbantoruan sebesar Rp2.000.000.000,-
6. Darto Jonson M. Siagian sebesar Rp2.000.000.000.
7. Agus Yanto M Pardede sebesar Rp 22.250.000.000,-
8. Timbul S. Pardede sebesar Rp2.000.000.000,-
9. Elida S. Siagian sebesar Rp5.275.000.000.
10. Natalia Napitupulu sebesar Rp 2.000.000.000,-

( jupe )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *