oleh

Sidang PHI, Leyanson : “Masa Humas dan Askep PT Padasa Tidak Tahu Isi PKB?”

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com  Tindakan dugaan PHK Sepihak PT Padasa Enam Utama kepada ratusan buruh kini memasuki ranah pengadilan. Hingga Rabu ( 01/09/2021 ) sudah ada beberapa nomor perkara PHI di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berhubungan dengan PT Padasa Enam Utama.

Pantauan wahanaindonews.com, Rabu (01/09/2021) Salah satu Perkara PHI tersebut adalah Nomor Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr. Nurbalia Siahaan bersama dengan 182 karyawan lainnya menggugat PT Padasa Enam Utama ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan imbas dari “PHK Sepihak” dari PT Padasa Enam Utama.

Sebelumnya Sidang perkara PHI Nomor Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr ini,  keterangan  dari saksi-saksi para penggugat / buruh sudah selesai didengar. Dan kini ( Rabu. 01/09/2021) sidang digelar untuk mendengarkan keterangan para saksi dari tergugat atau pihak perusahaan.

Dipersidangan, tergugat / PT Padasa Enam Utama memghadirkan 2 orang saksi, Saksi Pertama yakni Juliardi yang menjabat sebagai Humas dan staf Administrasi di PT Padasa.Enam Utama dan Saksi kedua yakni Ardyansyah Tambunan yang  kini menjabat sebagai Asisten Kepala di Kebun Koto Kampar PT Padasa Enam Utama.

Berhubung ditahap mediasi di Disnakertrans Propinsi Riau, Saksi pertama, Juliardi adalah utusan resmi pihak PT  sebagai perpanjangan tangan perusahaan, Kuasa Hukum Buruh yang tergabung dalam Tim RiLeyHosa ( Rian MB Pasaribu,  Leyanson TM Siagian, Hoa Sun dan Sari Simangunsong, red)  pun  merasa keberatan dan menolak Juliardi bertindak sebagai Saksi dari Perusahaan. Meskipun Tim Kuasa Hukum PT Padasa Enam Utama telah memberikan penjelasan tentang  status dan kapasitas Juliardi di Perusahaan,
Tim RiLeyHosa tetap menolak Juliardi sebagai saksi. Namun Estiono Ketua Majelis Hakim dan dua hakim lainnya mengijinkan Juliardi sebagai saksi. Dan Estiono selanjutnya menyampaikan kepada Tim Kuasa Penggugat untuk tidak bertanya kepada Juliardi.

Majelis Hakim kemudian memberikan waktu kepada Tim Kuasa Hukum PT Padasa Enam Utama untuk bertanya dan mendengarkan keterangan saksi Juliardi tentang latar belakang terjadinya PHK. Setelah Tim Kuasa Hukum PT Padasa Enam Utama selesai bertanya, dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari para Majelis Hakim.

Masih berdasarkan Pantauan wahanaindonews.com dipersidangan, ketika Majelis hakim bertanya seputar PKB ( Perjanjian Kerja.Bersama ) antara PT Padada Enam Utama dengan buruh atau Karyawan, saksi Juliardi yang  humas di PT Padasa sepertinya tidak mengetahui dan menguasai isi dari PKB tersebut, sehingga ketika Majelis bertanya lebih detail tentang isi PKB tersebut, Juliardi pun gugup.

Sementara, ketika maju saksi kedua PT Padasa Enam Utama, Ardiansyah Tambunan yang juga menjabat sebagai Asisten Kepala di PT Padasa Enam Utama, Hoa Sun Kuasa Hukum dari 183 buruh ( Nurbalia Siahaan dan kawan kawan, red)  bertanya tentang ada atau tidak slip gaji diberikan kepada.pekerja. Saksi Ardiansyah mengaku tidak pernah ada.

Kemudian ketika ditanya seputar demo yang dilakukan buruh, Ardianyah Tambunan hanya mengetahuinya seluruh informasi tentang itu dari Humas.

Dan ketika Leyanson TM Siagian, bertanya tentang  keberadaan bus sekolah dan ambulans diperusahaan,  Ardiansyah mengaku ada satu unit bus sekolah, sedangkan mobil ambulans tidak ada disediakan perusahaan.

Dan ketika Rian MB Pasaribu bertanya seputar PKB kepada saksi Ardiansyah, Ardiansyah juga tidak mengetahui persis isi PKB tersebut. Parahnya, ketika ditanya pernah tidaknya Ardiansyah melihat PKB itupun, Ardiansyah mengaku  pernah melihatnya, namun tidak memegangnya.

Humas dan Askep Tidak Tahu Isi PKB ?

Usai sidang berlangsung, ketika wahanaindonews.com  bertanya kepada
Leyanson TM Siagian  salah seorang dari Tim  RiLeyHoSa tentang apa alasan Tim Kuasa Hukum Buruh menolak Juliardi sebagai saksi dipersidangan padahal telah  dihadirkan perusahaan untuk didengarkan kesaksiannya? Dengan tegas Leyanson mengaku dan mengatakan bahwa Juliardi itu adalah prinsipal di Perusahaan. Hal itu dibuktikan Tim Kuasa Hukum buruh ketika perselisihan buruh kala itu masih tahap mediasi di Disnakertrans Propinsi Riau.

Kemudian ketika ditanya tanggapannya tentang materi kesaksian Juliardi yang mengatakan kepada majelis hakim bahwa Juliardi  tidak mengetahui apa saja isi PKB, dengan tegas Leyanson mengatakan disitulah kelalaian pihak PT Padasa Enam Utama, yang tidak terbuka tentang PKB tersebut. Seharusnya PKB itu harus dibagikan kepada setiap karywan. Agar karyawan itu tahu apa yang menjadi hak dan.kewajibannya di PT Padasa Enam Utama.

“Masa seorang Humas dan Askep tidak mengetahui isi dari PKB dilingkungan.perusahaannya?” ujar Leyanson tanda tanya.

Sebagaimana diberitakan media sebelumnya mereka yang jumlahnya lebih dari dua  ratusan orang karyawan PT Padasa Enam Utama menjadi korban “PHK Sepihak” oleh perusahaan. Mereka merasa dizolimi. Disamping hak-hak normatif buruh korban PHK yang belum tuntas, aksi “brutal” perusahaan dengan mengusir paksa buruh pun digelar. Aras tndakan semena-mena perusahaan dan dugaan turut sertanya oknum aparat kepolisian setempat memuluskan aksi pihak PT Padasa, buruh tidak terima. Kaum buruh yang terzomili itu pun mengadu ke Polda Riau Demikian disampaikan Leyanson “RiLeyHosa” TM Siagian, Tim Kuasa Hukum para buruh kepada www.wahanaindonews.com, Selasa (11/05/2021) di Polda Riau.

Leyanson mengatakan, kejadian pengusiran paksa buruh yang dilakukan PT Padasa Enam Utama itu dilaksanakan ketika buruh sedunia sedang memperingati hari bersejarah bagi seluruh buruh ( 01 Mei, red ). Tindakan itu sangat menciderai hari bahagia para butuh. Dengan secara paksa pihak perusahaan sengaja mengusir buruh korban PHK keluar dari rumah dinas karyawan, tanpa berperikemanusiaan dan mempertimbangkan proses hak-hak buruh yang sedang bergulir.

Arogansi Pihak perusahaan dibuktikan juga dengan adanya aksi penyegelen rumah karyawan, mengeluarkan dan mengambil sebahagian barang-barang milik buruh dari rumah dinas tanpa sepengetahuan penghuni rumah itu sendiri. Anehnya, Tindakan Perusahaan ini, turut didampingi oleh Aparat Kepolisian setempat dan petugas pam swakarsa perusahaan.

Padahal ujar Leyanson yang turut didampingi Hoa Sun, Sari Simangunsong dari Tim RiLeyHosa itu, tindakan Aparat Kepolisian itu sangat bertentangan dengan tupoksinya. Pihak Kepolisian itu seharusnya turut melindungi kepentingan buruh, jangan ada keberpihakan.

Menurut informasi yang diperoleh media ini dari beberapa buruh korban PHK, perusahaan tersebut diduga menggunakan jasa puluhan Anggota Polri dan TNI, serta preman, untuk menghalau para karyawan tanpa menerima haknya, sehingga menyebabkan rasa ketakutan dan trauma bagi ratusan keluarga, perempuan dan anak-anak.

”Kami ini dulu karyawan perusahaan PT Padasa. Dan kami yang di PHK sepihak ini ada yang bekerja sudah 30 tahun. Masa di PHK begitu saja tanpa memberi hak kami sesuai undang-undang, sampai mati pun kami akan bertahan” ujar salah seorang buruh.

Dengan adanya aksi usir paksa ini, kami dan anak-anak kami sangat ketakutan, dengan kehadiran puluhan anggota Polri dan TNI yang datang kerumah kami, kami seperti penjahat dan teroris, padahal kami karyawan yang menuntut hak”, ujarnya

Munculnya dugaan adanya keberpihakan aparat penegak hukum diketahui media ini dari berbagai Video yang dikirimkan oleh sejumlah buruh kepada redaksi media ini. Terlihat puluhan anggota Polri dan TNI sedang berada di seputaran rumah para karyawan, terlihat mirip seperti bodyguard perusahaan. Sehingga muncul dugaan buruh bahwa, perusahaan telah membayar jasa Kepolisian Polres Kampar dan TNI untuk mengusir mereka

”Kami akan keluar dari rumah dinas karyawan, jika hak kami dikeluarkan segera. Hak kami sedang diperjuangkan. Saat ini sedang proses sesuai dengan UU ketenagakerjaan. Kalau tidak tuntas pertemuan secara Bipartit dan Tripartit nantinya akan menuju ke Pengadilan terkait permasalahan hubungan tenaga kerja. Herannya, belum ada putusan pengadilan, kenapa Perusahaan langsung lakukan ekseskusi rumah kami, sementara terkait hak-hak kami belum diberikan sesuai Undang-undang NO.13 Tahun 2003″, ungkap buruh.

Buruh Lapor ke Propam Polda Riau.

Usai menyampaikan Laporan Pengaduannya ke Dirreskrimum Polda Riau melalui SPK Polda Riau, Tim Riley HoSa (Rian, Leyanson Hoa Sun, Sari ) yang disampaikan oleh Leyanson mengatakan, bahwa sebelumnya buruh melalui Tim RiLeyHosa juga telah melapor dan mengadu ke Propam Polda Riau tentang adanya keterlibatan puluhan Aparat Kepolisian melakukan pengusiran paksa, termasuk 5 orang diduga berasal dari Polda Riau, Yakni bernama Rico, K.Sihombing, Rinto, dan Setya Widodo, dan kami lihat itu sudah tidak sesuai dengan tupoksi kepolisian yaitu melayani, menganyomi, dan melindungi. Namun saat ini polisi disana itu sudah sewenang-wenang, bahkan turut mengusir karyawan dari rumahnya, ujarnya.

Saat itu, pihaknya menyebutkan bahwa kejadian yang sangat merugikan kliennya itu berawal saat 600 orang buruh telah melakukan kesepakatan tentang kelengkapan kerja terkait pandemi Covid 19, dan sebagaimana diketahui, bahwa ratusan buruh dan perusahaan sejatinya telah sepakat, tentang aspirasi buruh itu, namun dalam realisasinya tidak ada samasekali.

”Awal dari semua masalah ini adalah karena Perusahaan PT Padasa Enam Utama ingkar janji dengan kesekapakan kedua belah pihak. Para buruh meminta kelengkapan sehubungan pandemi Covid 19, namun kenyataannya, perusahaan tidak menepati janjinya, akhirnya ratusan buruh itu melakukan protes, dan itu wajar,” ujarnya di Pekanbaru.

Bahkan tim RILEYHOSA mengatakan secara tertulis kepada awak media, bahwa PT Padasa Enam Utama kebun Koto Kampar telah bertindak secara semena-mena terhadap karyawannya, dengan memberi pilihan yang tidak sesuai dengan harapan buruh, yang sudah bekerja 30 tahun membesarkan perusahaan.

”Dalam posisi itu, perusahaan justru menawarkan pilihan yang sangat tidak sesuai dengan harapan buruh, yakni jangan menuntut, atau silahkan mengundurkan diri. Ini kan sungguh kejam, seperti perlakuan di Negara yang tidak memiliki aturan Undang-undang,” sebut Rian.

Menurutnya, ratusan orang kliennya itu harus dipertanggung jawabkan oleh PT Padasa Enam Utama, telah berbulan-bulan tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. TIM RILEYHOSA telah melaporkan hal ini kepada propam Polda Riau, dan rencananya juga kepada Denpom, karena dilapangan melibatkan puluhan personil TNI.

”Ada tindakan represif dan kesewenang-wenangan oleh anggota Polres Kampar, bahkan ada sejumlah buruh disebut teraniaya, sehingga tim kuasa hukum RILEYHOSA akan meminta Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi dapat bertindak tegas atas keterlibatan kepolisian dalam permasalahan tersebut.

”Kami akan berjuang Untuk nasib warga Negara yang ter zolimi ini, selain ke Polda Riau, kami akan Surati Kapolri, Panglima TNI, Kasad, bahkan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, agar masyarakat kecil ini mendapatkan keadilan dan haknya selaku karyawan 30 tahun bekerja,” Pungkas Tim pengacara RiLeyHoSa dihadapan awak media. (pm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed