oleh

Pidana Pengancaman di PT Padasa?. Unsur Pasal 335 Tidak Lengkap, RiLeyHoSa Minta Hakim Bebaskan Kormaida Cs

-Pekanbaru, Riau-203 views
Keterangan foto (dari Kiri ke Kanan). Tim Kuasa Hukum RiLeyHosa – Hoa Sun, Norma Sari Simangunsong, Leyanson TM Siagian dan Rian MB Pasaribu (foto : Ist)

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com – “Rasa keadilan itu tidak ada didalam KUHP rasa keadilan itu ada dalam masyarakat rasa keadilan itu ada dalam hati nurani maka gunakan hati nuranimu dalam melakukan tuntutan”. Demikian kutipan kalimat himbauan Jaksa Agung RI Dr. ST Burhanuddin, SH, MH kepada para Jaksa. Dan kalimat itu juga digaungkan Kantor Hukum RiLeyHosa dan Mitra dalam nota pledoi atau pembelaannya atas kasus yang menimpa terdakwa Kormaida Siboro, Tupar dan Joel Parmen Pernando Purba di Pengadilan Negeri Bangkinang, Senin ( 01/03/2020 ) di Bangkinang.

Kantor Hukum RiLeyHoSa menilai, ternyata adanya himbauan Jaksa Agung kepada para Jaksa itu, tidak diindahkan sama oleh Oknum Kejaksaan Negeri Bangkinang. Dalam hal ini, Tim RiLeyHosa tetap berterimakasih ke pihak JPU yang menangani perkara Terdakwa Kormaida Siboro cs ini. Meskipun sama sekali JPU tidak menggunakan hati nuraninya dalam menyusun dakwaan dan tuntutannya atas perkara itu.

Dalam nota pledoi, Kantor Hukum RiLeyHoSa berterima kasih kepada majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan Nota Pembelaan. Dan sebelum mengurai inti dalam nota pembelaan, tim RiLeyHoSa terlebih dahulu mengajukan pertanyaan penting dalam pengadilan tentang kepatutan Para Terdakwa dipidana. Sepertinya Para Terdakwa dianggap telah melakukan pidana Pengancamam kepada atasan para pekerja karena memperjuangkan hak-hak mereka sebagai buruh yang terzolimi kekantor mereka sendiri.

Kemudian pemimpin mereka (DPC FSBSI Kampar dan PK FSBSI – Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di PT Padasa Enam Utama ) mempertanyakan kenapa ada surat peringatan terhadap para buruh dan karyawan dimana sebelumnya telah diperjanjikan semasa demonstrasi seluruh buruh menuntut hak-hak normatif tidak ada PHK dan Surat Peringatan/mutasi.

Kemudian, apakah para terdakwa tidak berhak menyampaikan suara dan pikiran karena perasaannya menjumpai dan menyampaikan, mempertayakan kebijakan asisten kebun /korban Azwin mempetanyakan kenapa ada surat peringatan dan intimidasi terhadap buruh.

Dan apakah benar yang dirasakan oleh Azwin selaku Pelapor / Korban terjadi pengancaman tehadap dirinya ataukah ini semata-mata hanyalah suruhan perusahaan melaporkan kejadian karena hampir 5 bulan karywan PT Padasa Enam Utama mogok kerja dan terus menuntut hak normatif termasuk kebebasan mendirikan serikat buruh, yang di prakarsai oleh karyawan sendiri karena serikat buruh yang ada tidak memperjuangkan aspirasi para buruh?.

Begitu pertanyaan yang disampaikan Tim Kantor Hukum RiLeyHosa dan Mitra, diawal Nota Pledoinya. Yang tentunya mengandung kekhawatiran dalam pemikirannya selama mengikuti proses persidangan terhadap para terdakwa. Pertanyaan tersebut juga diajukan untuk menilai dan mengkaji melalui sarana hukum secara objektif dan profesional terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh para terdakwa dan tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Akan terjawab ketika Majelis Hakim Yang Mulia mengetuk palunya dengan putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ujar Tim RiLeyHoSa dalam pledoinya.

Dalam Perkara ini, Tim RiLeyHoSa menilai tidak ada satupun bukti yang bisa menjerat Para terdakwa baik sebagai penghasut sebagaimana Pasal 160 KUHP yang diterapkan ataupun Pasal 335 KUHP. Karena berdasarkan analis fakta sekaligus kesimpulan terhadap Pembelaan Terdakwa, bahwa dalam keterangan saksi saudara DR. DUDUNG BURHANUDIN Mpd. Dan Mengutip keterangan oleh saksi RIZALI SINAGA ALS RIZALI BIN WAHAB SINAGA dalam keterangan dipersidangan “ Saudara jangan bekerja kalau tetap bekerja saya tidak menjamin keselamatan saudara, Karena saya tidak tau cara berfikir mereka (Buruh)”.

Dalam hal ini, Terdakwa I (Tupar) selaku ketua PK FSBSI di PT.PADASA ENAM UTAMA tidak mau terjadi apa-apa terhadap korban ( Azwin ) karena Terdakwa I adalan Penanggung jawab buruh saat itu. Ternyata, keterangan ahli keliru memahami arti dari kata “ Cara berfikir mereka “ dimana Terdakwa I justru akan menjaga keselamatan korban dimana 12 buruh yang kena SP sedang dalam amarah.

Kemudian, Ahli dalam keterangannya unsur pasal 335 yaitu dalam tuntutan jaksa yang diajukan ke hadapan majelis hakim keterangan ahli Dr. Erdianto SH.Mhum, semua unsur, mulai dari “unsur barang siapa, unsur secara melawan hukum, unsur memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, unsur ancaman kekerasan dan atau dengan ancaman kekerasan serta unsur terhadap diri dan orang lain”, harus terpenuhi baik yang bersifat Subjektif dan bersifat Objektif (Keterangan Ahli )

Menurut kuasa hukum ada unsur yang tidak terpenuhi dalam pasal 335 yang diajukan oleh jaksa yakni unsur kekerasan sebagai mana unsur dalam pasal 335 kuhp unsur “melakukan kekerasan”

Menurut buku R Soesilo dalam buku Kitab hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal Sebagaimana menurut R.Soesilo dalam buku yang sama hal 239 dan 98 definisi melakukan kekerasan yakni mengunakan : Tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah ,Misalnya :memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya .yang disamakan dengan ” melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pinsan atau tidak berdaya (lemah).

Artinya menurut RiLeyHoSa unsur pasal 335 ayat 1 ini tidak bisa dibuktikan sempurna karena unsur kekerasan memang tidak pernah terjadi karena semua unsur itu harus terpenuhi.

Menurut RiLeyHoSa, Pasal 335 KUHP ini merupakan salah satu pasal-pasal karet yang sedang kontroversial dan sedang diributkan oleh semua kalangan terutama para pegiat keadilan saat ini, Yang mana pasal-pasal karet ini dapat saja dipergunakan oleh penguasa dan pesanan dari pihak –pihak yang berkepentingan dan hingga saat ini pasal-pasal karet dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Dan ini terjadi terhadap nasib para terdakwa. Sementara jika mereka keluar atau di PHK tidaklah sebanding dengan upaya yang mereka perjuangkan sehubungan dengan perbaikan nasib buruh, dimana jika terbukti sampai 6 bulan telibat perkara pidana maka tidak mendapatkan haknya.

Tim RiLeyHoSa berkesimpulan bahwa terdakwa tidak menyesali sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum apa yang terjadi karena perbuatannya tidak bemaksud menyakiti atau melakukan intimidasi terhadap AZWIN .

Yang jelas menurut RiLeyHoSa, bahwa ini semata-mata adalah persoalan perjuangan serikat buruh dimana terdakwa Kormaida Siboro sebagai Ketua DPC FSBSI Kabupaten Kampar datang karena diminta oleh Ketua FK PK FSBSI di PT.PADASA ENAM UTAMA untuk membantunya menyelesaikan persoaln buruh di Sub serikat yang saudara Tupar selaku ketua PK dan Joel selaku Sekretaris, Untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya yang berujung ke meja hijau yang mulia dan rasanya ini tidak adil.

Tim RiLeyHoSa selaku kuasa hukum terdakwa Kormaida, Tupar dan Joel Parmen Pernando Purba berharap kepada majelis hakim agar mempertimbangkan dengan seksama apa yang telah diuraikan dalam pembelaan itu dan bagi terdakwa sendiri dan keluarganya menunggu kepastian putusan hakim atas perkara itu.

Tim RiLeyHoSa berpikir dan berharap putusan pengadilan yang mencerminkan nila-nilai keadilan kebenaran dan hati nurani yang tinggi terhadap Terdakwa dan para terdakwa lainnya yang tadinya bertujuan semata-matamemperjuangkan haknya sebagai buruh.

Dan dengan segala kerendahan hati Tim RiLeyHoSa memohon kepada majelis hakim yang mulia dengan segala wibawa dan kewenangan melekat padanya berkenan memutus perkara dengan amar putusan, bahwa KORMAIDA Br.siboro SH Als Boro Binti (ALM) Pilitia SIBORO, TUPAR Als TUPAR Bin MUHAMMAD WAHYUDI dan Joel PARMEN PERNANDO PURBA Als JOJO BIN SIMSON PURBA tidak terbukti secara sah, meyakinkan, melakukan perbuatan pidana. Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum. Serta Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa serta mengembalikan seluruh hak-haknya dan Membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai Tim Kantor Hukum RiLeyHoSa dan Mitra membacakan Pledoi, Tim JPU sepertinya tidak terima. Dan hakim memutuskan Sidang dilanjutkan pada hari Kamis (4/3/2021), dengan agenda JPU mengajukan keberatan (Reflik) atas Nota Pledoi Tim RiLeyHoSa. ( jupe )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed