wahanaindonews.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah meningkat menjadi Rp4,25 triliun. Kenaikan tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan mencapai 6,4 hingga 7,4 persen.
Rancangan perubahan anggaran itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin, 3 Agustus 2026.
Amsakar mengatakan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan sebagai respons terhadap dinamika perekonomian daerah, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam berada di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sekitar 5,4 persen. Optimisme tersebut didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.
Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan terus tumbuh melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.
“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” kata Amsakar.
Di sisi lain, inflasi Kota Batam diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Pemerintah juga memperkirakan konsumsi riil per kapita meningkat sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau meningkat sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun atau naik sekitar 4,82 persen.
Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan turun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Penurunan tersebut diperkirakan dapat diimbangi melalui tambahan penerimaan dari hibah pemerintah pusat dan pengembalian hibah.
Pada sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran itu akan diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar dan mempercepat pembangunan daerah.
Sejumlah program yang menjadi prioritas antara lain pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.
Amsakar menegaskan, seluruh alokasi anggaran diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, yang dijalankan melalui lima prioritas pembangunan, meliputi penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
Menutup pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dapat berjalan konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. (Putra)
Editor: Patar
