oleh

PT Padasa bersama oknum Polisi Usir Paksa dan Rampas Barang Buruh. Tim RILEYHOSA Mengadu ke Polda Riau

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com – Realisasi atas tuntutan hak-hak buruh ketika bekerja di PT. Padasa Enam Utama belum terlaksana, kini muncul masalah baru. Ratusan buruh korban “PHK Sepihak” oleh perusahaan itu pun, kini merasa dizolimi. Disamping hak-hak normatif buruh korban PHK yang belum tuntas, aksi “brutal” perusahaan dengan mengusir paksa buruh pun digelar. Atas tindakan semena-mena perusahaan dan dugaan turut serta oknum aparat kepolisian setempat memuluskan aksi pihak PT Padasa, buruh tidak terima. Kaum buruh yang terzomili itu pun mengadu ke Polda Riau Demikian disampaikan Leyanson “RiLeyHosa” TM Siagian, Tim Kuasa Hukum para buruh kepada www.wahanaindonews.com, Selasa (11/05/2021) di Polda Riau.

Leyanson mengatakan, kejadian pengusiran paksa buruh yang dilakukan PT Padasa Enam Utama itu dilaksanakan ketika buruh sedunia sedang memperingati hari bersejarah bagi seluruh buruh ( 01 Mei, red ). Tindakan itu sangat menciderai hari bahagia para butuh. Dengan secara paksa pihak perusahaan sengaja mengusir buruh korban PHK keluar dari rumah dinas karyawan, tanpa berperikemanusiaan dan mempertimbangkan proses hak-hak buruh yang sedang bergulir.

Arogansi Pihak perusahaan dibuktikan juga dengan adanya aksi penyegelen rumah karyawan, mengeluarkan dan mengambil sebahagian barang-barang milik buruh dari rumah dinas tanpa sepengetahuan penghuni rumah itu sendiri. Anehnya, Tindakan Perusahaan ini, turut didampingi oleh Aparat Kepolisian setempat dan petugas pam swakarsa perusahaan.

Padahal ujar Leyanson yang turut didampingi Hoa Sun, Sari Simangunsong dari Tim RiLeyHosa itu, tindakan Aparat Kepolisian itu sangat bertentangan dengan tupoksinya. Pihak Kepolisian itu seharusnya turut melindungi kepentingan buruh, jangan ada keberpihakan.

Menurut informasi yang diperoleh media ini dari beberapa buruh korban PHK, perusahaan tersebut diduga menggunakan jasa puluhan Anggota Polri dan TNI, serta preman, untuk menghalau para karyawan tanpa menerima haknya, sehingga menyebabkan rasa ketakutan dan trauma bagi ratusan keluarga, perempuan dan anak-anak.

”Kami ini dulu karyawan perusahaan PT Padasa. Dan kami yang di PHK sepihak ini ada yang bekerja sudah 30 tahun. Masa di PHK begitu saja tanpa memberi hak kami sesuai undang-undang, sampai mati pun kami akan bertahan” ujar salah seorang buruh.

Dengan adanya aksi usir paksa ini, kami dan anak-anak kami sangat ketakutan, dengan kehadiran puluhan anggota Polri dan TNI yang datang kerumah kami, kami seperti penjahat dan teroris, padahal kami karyawan yang menuntut hak”, ujarnya

Munculnya dugaan adanya keberpihakan aparat penegak hukum diketahui media ini dari berbagai Video yang dikirimkan oleh sejumlah buruh kepada redaksi media ini. Terlihat puluhan anggota Polri dan TNI sedang berada di seputaran rumah para karyawan, terlihat mirip seperti bodyguard perusahaan. Sehingga muncul dugaan buruh bahwa, perusahaan telah membayar jasa Kepolisian Polres Kampar dan TNI untuk mengusir mereka

”Kami akan keluar dari rumah dinas karyawan, jika hak kami dikeluarkan segera. Hak kami sedang diperjuangkan. Saat ini sedang proses sesuai dengan UU ketenagakerjaan. Kalau tidak tuntas pertemuan secara Bipartit dan Tripartit nantinya akan menuju ke Pengadilan terkait permasalahan hubungan tenaga kerja. Herannya, belum ada putusan pengadilan, kenapa Perusahaan langsung lakukan ekseskusi rumah kami, sementara terkait hak-hak kami belum diberikan sesuai Undang-undang NO.13 Tahun 2003″, ungkap buruh.

Buruh Lapor ke Propam Polda Riau.

Usai menyampaikan Laporan Pengaduannya ke Dirreskrimum Polda Riau melalui SPK Polda Riau, Tim Riley HoSa (Rian, Leyanson Hoa Sun, Sari ) yang disampaikan oleh Leyanson mengatakan, bahwa sebelumnya buruh melalui Tim RiLeyHosa juga telah melapor dan mengadu ke Propam Polda Riau tentang adanya keterlibatan puluhan Aparat Kepolisian melakukan pengusiran paksa, termasuk 5 orang diduga berasal dari Polda Riau, Yakni bernama Rico, K.Sihombing, Rinto, dan Setya Widodo, dan kami lihat itu sudah tidak sesuai dengan tupoksi kepolisian yaitu melayani, menganyomi, dan melindungi. Namun saat ini polisi disana itu sudah sewenang-wenang, bahkan turut mengusir karyawan dari rumahnya, ujarnya.

Saat itu, pihaknya menyebutkan bahwa kejadian yang sangat merugikan kliennya itu berawal saat 600 orang buruh telah melakukan kesepakatan tentang kelengkapan kerja terkait pandemi Covid 19, dan sebagaimana diketahui, bahwa ratusan buruh dan perusahaan sejatinya telah sepakat, tentang aspirasi buruh itu, namun dalam realisasinya tidak ada samasekali.

”Awal dari semua masalah ini adalah karena Perusahaan PT Padasa Enam Utama ingkar janji dengan kesekapakan kedua belah pihak. Para buruh meminta kelengkapan sehubungan pandemi Covid 19, namun kenyataannya, perusahaan tidak menepati janjinya, akhirnya ratusan buruh itu melakukan protes, dan itu wajar,” ujarnya di Pekanbaru.

Bahkan tim RILEYHOSA mengatakan secara tertulis kepada awak media, bahwa PT Padasa Enam Utama kebun Koto Kampar telah bertindak secara semena-mena terhadap karyawannya, dengan memberi pilihan yang tidak sesuai dengan harapan buruh, yang sudah bekerja 30 tahun membesarkan perusahaan.

”Dalam posisi itu, perusahaan justru menawarkan pilihan yang sangat tidak sesuai dengan harapan buruh, yakni jangan menuntut, atau silahkan mengundurkan diri. Ini kan sungguh kejam, seperti perlakuan di Negara yang tidak memiliki aturan Undang-undang,” sebut Rian.

Menurutnya, ratusan orang kliennya itu harus dipertanggung jawabkan oleh PT Padasa Enam Utama, telah berbulan-bulan tidak bekerja dan tidak punya penghasilan. TIM RILEYHOSA telah melaporkan hal ini kepada propam Polda Riau, dan rencananya juga kepada Denpom, karena dilapangan melibatkan puluhan personil TNI.

”Ada tindakan represif dan kesewenang-wenangan oleh anggota Polres Kampar, bahkan ada sejumlah buruh disebut teraniaya, sehingga tim kuasa hukum RILEYHOSA akan meminta Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi dapat bertindak tegas atas keterlibatan kepolisian dalam permasalahan tersebut.

”Kami akan berjuang Untuk nasib warga Negara yang ter zolimi ini, selain ke Polda Riau, kami akan Surati Kapolri, Panglima TNI, Kasad, bahkan Presiden RI Joko Widodo di Jakarta, agar masyarakat kecil ini mendapatkan keadilan dan haknya selaku karyawan 30 tahun bekerja,” Pungkas Tim pengacara RiLeyHoSa dihadapan awak media. (pm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed