oleh

Resiko Perjuangkan Hak Buruh. JPU Tuntut 8 Bulan Penjara 3 Pengurus FSBSI

-Pekanbaru, Riau-150 views

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com – Tim Kuasa Hukum dari tiga orang terdakwa ( Kormaida Siboro Ketua Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSBSI) Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Tupar dan Joel Parmen Pernando Purba masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris PUK FSBSI di PT Padasa Enam Utama ) merasa aneh atas tuntutan JPU dan terkesan dipaksakan  untuk menjerat terdakwa. Hal itu semakin tercium usai mendengar tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, kemarin (25/02/2021).

Tuntutan 8 bulan kurungan dipotong masa tahanan kepada Kormaida, Tupar dan Joel oleh JPU tidaklah tepat. Karena menurut Leyanson TM Siagian SH, unsur pasal 335 ayat 1 itu tidak terpenuhi sama sekali.

Kepada WahanaIndoNews.Com (26/02/2021), Leyanson TM Siagian, Tim Kuasa Hukum Kormaida Siboro cs yang tergabung dalam Tim “RiLeyHoSa” ( Rian MB Pasaribu, Leyanson TM Siagian, Hoa Sun, Norma Sari Simangunsong ) menganggap JPU telah memaksakan kliennya telah melakukan tindak pidana pasal 335 ayat 1 KUHP.

Karena menurut Leyanson, tuntutan JPU itu tidaklah terbukti memenuhi unsur pasal 335 KUHP, sebagaimana dakwaan JPU. Karena menurut Leyanson, Unsur telah melakukan Pasal 335 KUHP dikatakan terpenuhi, jika pasal 335 KUHP itu merujuk ke pasal 89 KUHP.

Menurut Leyanson, mengutip buku R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 239 dan 98. “Definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. ujar Leyanson sambil membacakannya.

Dalam hal ini, ucapan Tupar kepada Azwin selaku korban dan sekaligus yang melaporkan adanya perkara itu, menurut Leyanson hanya sebatas mengingatkan korban. Ucapan Tupar yang mengatakan ” Saya tidak menjamin keselamatan bapak, kalau bapak pergi dari sini, karena saya tidak tahu cara berpikir mereka ( maksudnya : massa pekerja diluar yang lagi marah kena SP)”. Artinya, menurut Leyanson, Tupar itu mengingatkan Azwin dan menjaga keselamatan Azwin sendiri. Karena Tupar selaku Ketua PKFSBSI di PT Padasa Enam Utama, Dia secara moral bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan tak ingin terjadi hal-hal diluar batas.

Setelah 3 Bulan, Lapor Polisi. Ada Apa?

Selain itu, yang paling aneh ujar Leyanson, Sejak kejadian dugaan adanya pengancaman sebagaimana pasal 335 ayat 1 KUHP yang jeratan pasal yang dilakukan para terdakwa hingga adanya laporan Polisi dari Azwin kepada pihak Penyidik itu, berselang 3 bulan.

Azwin selaku yang malapor itu, disebutkan 1 (satu) bulan lamanya Azwin tidak masuk kerja, dan bulan kedua dan ketiga kemudian masuk kerja. Yang mengherankan ujar Leyanson, dalam tempo 3 (tiga) bulan paskah adanya ucapan pengancaman sesuai pasal 335 ayat 1, menurut fakta persidangan dan kenyataan dilapangan, tidak ada masalah dan perlakuan anarkis dari para buruh yang dihadapi Azwin. ” Tiga bulan setelah adanya kata pengancaman baru dilapor ke polisi. Tindakan anarki dari buruh kepada Azwin juga tidak ada. Ada apa ini ? ujar Leyanson penuh tanya.

JPU Diduga Tidak Cermat?

Lebih lanjut Leyanson mengatakan, pihak JPU hendaknya cermat dan menggunakan hati nuranilah menerapkan pasal 335 ayat 1 KUHP jo pasal 55 KUHP dalam menyikapi permasalahan hukum yang sedang menimpa Kormaida Siboro, Tupar dan Joel Pernando Purba ini. Karena mereka para Terdakna ini, pada dasarnya, hanya menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pengurus Serikat buruh yang sedang memperjuangkan hak-hak buruh yang tidak di respon sama sekali oleh pihak PT Padasa Enam Utama (PT. PEU).

Leyanson mengatakan, akar masalah terjadi karena hak-hak buruh itu sendiri yang diduga tidak dipenuhi PT PEU. Meskipun sudah ada mediasi dan tuntutan hak-hak normatif buruh disampaikan melalui DPC FSBSI dan PKFSBSI, pihak PT PEU tidak mau alias ogah untuk memenuhinya.

Azwin Arogan kepada Buruh ?

Sebelumnya, hal senada juga telah disampaikan Sagala cs kepada WahanaIndoNews.Com, Kamis (25/2/2020) di lingkungan PN Bangkinang. Menurut Sagala, PT PEU ini sangat arogan sekali kepada buruh. Hal itu juga di tunjukkan Azwin. Makanya buruh berkumpul lagi di Afdeling VII.

Dari sisi fasilitas. Fasilitas kepada anak-anak buruh. Sangat jauh perlakuan diskriminasinya. Anak buruh panen dan lainnya naik truk dengan isi 80-100 orang jika pergi ke sekolah. Sementara anak-anak karyawan kantor naik bus sekolah yang ber pendingin.

Selain itu, ujar Sagala menceritakan. Bahwa kejadian demo berjilid jilid terjadi karena hak-hak pekerja tidak diperhatikan perusahaan. Dan aturan perusahaan juga tidak jelas diketahui pekerja. Karena apa ujar Sagala tanda tanya. Karena memang belum ada Perjanjian kerja bersama (PKB) antara Pekerja dengan Perusahaan.

Yang jelas ujar Sagala, setelah berdirinya PKFSBSI di PT PEU, pihak perusahaan pun seakan kebakaran jenggot. Karena selama ini, Serikat Pekerja besutan PT Padasa Enam Utama yang sudah ada, tidak pernah sama sekali bersuara, menyuarakan hak buruh.

JPU Tuntut Kormaida cs 8 bulan penjara

Pantauan WahanaJndoNews.Com, ketika sidang Nomor perkara 01/Pid.B/2021/PN Bkn tertanggal 05 Januari 2021 dengan terdakwa Kormaida Siboro dan Nomor Perkara 02/Pid.B/2021/PN Bkn tertanggal 5 Januari 2021 dengan terdakwa Tupar dan Joel Parmen Pernando Purba disidangkan, di Pengadilan Negeri Bangkinang, Kamis, (25/2/2021) JPU menganggap Kormaida Siboro, Tupar, Joel Parmen Pernando Purba itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga dan kedua pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP

“Membuktikan dakwaan yang kita anggap terbukti yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Pertama “Setiap Orang”. Kedua, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain atau perbuatan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain”, urai Wulan Widari Indah, SH yang dibacakan tim JPU.

Menurut JPU, akibat perbuatan para tersangka, Azwin Asisten Afdeling VII PT Padasa Enam Utama, saksi korban dan yang merasa keselamatan jiwanya menjadi terancam dan membuat saksi korban menjadi tidak berani pulang kerumahnya dan hal itu berlangsung sekitar 1 bulan lamanya. Dan Terdakwa Kormaida Siboro sendiri sudah pernah dihukum.

Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan dua terdakwa lainnya, belum pernah di hukum, berlaku sopan dan semua terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya.

“Dalam hal itu JPU menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa terbukti bersalah melanggar hukum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kormaida Siboro, Joel Parmen Pernando Purba dan Tupar bin Muhammad Wahyudi selama 8 bulan di potong masa penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan,” tegas JPU.

Selain itu JPU juga menyatakan untuk barang bukti berupa 1 HP merk Vivo A5 2020 warna hitam dan 2 buah kartu simcard Telkomsel Terdakwa Joel yang digunakan oleh terdakwa Joel untuk merekam kejadian, dikembalikan kepada Joel Parmen Pernando. Sedangkan 1 buah plashdisk yang berisikan 2 buah rekaman video dikembalikan kepada Juliardi. Ditambahkan, dalam persidangan, JPU menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp 2.000.

Usai mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Ketua PN Bangkinang selaku Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, melanjutkan persidangan pada hari Senin (01/03/2021) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari Kuasa Hukum terdakwa.

“Sidang dilanjutkan Senin (01/03/2021). Dengan agenda acara pembelaan dari Tim PH terdakwa,” ujar Ketua Majelis. (jupe)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed