Tanjung Pinang, WahanaIndoNews.Com – Perjuangan Pemprop Kepri mengelola Labuh Jangkar di perairan 0 – 12 mil laut ke Pemerintah Pusat akhirnya membuahkan hasil. Hal itu ditandai dengan adanya penandatanganan penarikan biaya jasa retribusi labuh kapal di zona perairan Kepulauan Riau oleh Ansar Ahmad Gubernur Kepri di PT BIAS Delta Pratama, Rabu (03/03/2021) di Galang.
Ansar mengatakan bahwa harapan baru bagi Kepri telah tiba. Karena Propinsi Kepri kini resmi mendapat sumber PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) tambahan dari sektor pemungutan biaya Labuh Jangkar Kapal yang baru di Perairan Kepri. Saat ini, ujar Ansar, Pemerintah Pusat telah menetapkan 3 titik area baru dari labuh jangkar sebagai sumber PAD bagi Propinsi Kepri dari 17 titik yang ada di Kepri.
Wilayah labuh jangkar yang dikelola Propinsi Kepri itu seperti Zona Perairan yang ada di Pulau Nipah, Zona Perairan di Tanjung Balai Karimun dan Zona Perairan Pulau Galang.
Tentunya, dengan telah diserahkannya pengelolaan wilayah perairan Pulau Galang, Ansar mengharapkan hal itu dapat dimamfaatkan dengan baik. Karena Wilayah Labuh Jangkar yang ada di Johor, Malaysia dan Singapura sudah sangat terbatas. Selama ini, saingan bisnis labuh jangkar Kepri adalah kedua negara tersebut.
” Kita tahu ruang labuh di Singapura, Johor sudah sangat terbatas. Maka kita mesti mamfaatkan, titik awal, spill over kita mamfaatkan. Ibarat sebuah gelas airnya tumpah, tumpahan jangan kita biarkan tumpah, mesti kita mamfaatkan,” tegas Gubernur Kepri.
Ansar menjelaskan bahwa saat ini target PAD dari labuh jangkar di perairan Pulau Galang, Batam Kepulauan Riau mencapai Rp 200 miliar dalam setahun.
Dan selain PAD dari labuh jangkar Pulau Galang Batam, Ansar juga nantinya akan lebih meningkatkan peningkatan.pelayanan. Baik dari sisi service sebagai pengelola, hingga kepastian hukum yang selaras antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Hal ini diperlukan sebagai penguatan dalam bersaing dan juga kompetitif. Maka kontrol dari awal akan diberlakukan,” ujarnya.
Dengan adanya target Rp 200 miliar tersebut. Ansar menjelaskan bahwa PAD dari labuh jangkar harus dapat menyumbang 20 persen dari Rp 1,2 triliun total target PAD Pemprop Kepri di tahun 2021.
Selama ini ujar Ansar, bahwa total PAD untuk wilayah Kepri itu masih perlu digenjot. Meskipun telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat baik berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan, dan sebagainya.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan bagi kontribusi PAD bagi APBD. Kalau saya lihat PAD kita baru memberikan kontribusi 30 persen terhadap APBD. Artinya jumlah PAD kondisi sekarang ini 30 persen, 70 persen kita masih punya ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” tuturnya.
Guna mendorong hal itu, maka diperlukan pemberdayaan BUMD guna bermitra dengan perusahaan swasta, dan melakukan aktifitas bisnis di wilayah perairan 0-12 mil laut, terkhusus di Pulau Galang.
Ke depannya, BUMD juga akan didorong guna menerapkan sistem marketing yaag akan menarik minat para perusahaan swasta, dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.
“BUMD harus dapat melakukan bisnis dikawasan perairan bahkan diluar 12 mil akan tetapi masih berdekatan dengan wilayah Kepri. Kitas mesti revitalisasi benar-benar, agar BUMD kita berdaya,” pungkasnya.
Setelah prosesi tersebut, bersama sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Propinsi Kepri, juga sempat melakukan pemantauan radar pemantau lalu lintas kapal.
Ansar mengakui, adanya peresmian pemungutan biaya labuh jangkar untuk masuk PAD Kepri sendiri melalui proses yang sangat panjang, dan proses ini diakuinya telah berlangsung sejak kepemimpinan Ismeth Abdullah.
“Kegiatan ini memang prosesnya panjang, dari Gubernur Pak Ismeth Abdullah, kemudian Pak Sani, kemudian Pak Nurdin dan Pak Isdianto. Saya kira semua punya peran besar untuk ini, dan alhamdulillah memang saat kami diamanahkan masyarakat launching pungutan perdana ini,” ungkap Ansar.
Saat ini pengelolaan dari labuh jangkar juga diakuinya masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dan retribusi di daerah itu untuk tahun 2021.
“Realisasi ini harys serius kita kejar demi membangkitkan kembali perekonomian kita ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Kita juga akan kejar potensi lain ditanggal 9 mendatang, supaya seluruh potensi dapat kita mamfaatkan,” tuturnya.
“Seluruh masyatakat Kepri mengucapkan terimakasih kepada Menteri Kemaritiman dab Investasi, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan yang telah membantu Kepri sehingga bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam laut dari garis pantai sampai dengan 12 mil laut. Alhamdulillah perjuangan kita sejak dulu membuahkan hasil dengan diresmikannya pemungutan perdana jasa labuh jangkar ini,” ungkap Ansar.
Ansar mengungkapkan satu bulan sebelum pelantikan Gubernur Kepri, ia melakukan pendrkatan kepada Menteri MarInves, Menhub, Menkeu untuk memberikan kemudahan bagi Kepri dalam melakukan pengelolaan jasa labuh jangkar tersebut.
Ansar berharap penuh, dengan adanya penerimaan tersebut akan memperluas jangkauan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat Kepri, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tidak itu saja, Ansar juga berencana akan memperluas pungutan pada sektor lainnya dengan memamfaatkan kapal rute jarak jauh. Misalnya agar kapal-kapal jarak jauh bisa singgah di Kepri maka akan disediakan terminal di laut. Terminal tersebut nantinya menyediakan kebutuhan logistik, BBM atau kebutuhan kapal lainnya untuk kapal jarak jauh tersebut.
“Semua rencana ini sedang dalam proses. Pengelolaannya kita percayakan kepada Badan Usaha Pelabuhan ( BUP ) Kepri. Dengan harapan agar BUP bisa menjadi mesin ekonomi Kepri,” jelas Ansar.
Sementara Sekretaris Daerah Propinsi Kepri T.S Arif Fadillah menyebutkan bahwa pungutan jasa labuh jangkar itu telah sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Dan untuk menerapkannya juga telah melalui beberapa kali kajian, sampai zona labub jangkar pun telah disesuaikan dengan Rsncana Tata Ruang Laut ( RZWP ).
Bahkan untuk melegitimasi wewenang dalam melakukan pengelolaan labuh jangkar tersebut Pemprop Kepri juga meminta masukan dan saran dari lembaga pengawas danblembaga hukum seperti Kejaksaan Tinggi Kepri, Ombudsman, Asisten BPK RI dan Rekomendasi BPK RI.
“Tahun 2020 lalu, dengan keterlibatan langsung Menteri Marvest Bapak Luhut B Panjaitan dan jajarannya, Menteri Perhubungan, maka area labuh jangkar Kepri ditata ulang sehingga dari 18 titik lokasi ditertibkan menjadi 6 titik lokasi,” ungkap Arif.
Keenam lokasi labuh jangkar itu meliputi Perairan Pulau Galang, Perairan Pulau Nipah, Perairan Batu Ampar, Perairan Kabil Selat Riau, Perairan Tanjung Berakit dan Perairan Karimun.
Melalui Pergub Pemprov Kepri menetapkan jasa labuh dalam arti penggunaan ruang parkir kapal besaran nilainya sama dengan pungutan Kemenhub sebelumnya, yakni Rp700/GT per masa.
“Dan sebagai bentuk pelayanan Pemprop Kepri, mengutamakan keandalan dan kepastian keamanan bisa terjamin di wilayah Propinsi Kepri, maka kapal yang masuk sehari rata-rata 1 GT saja. Atau setara dengan 20 unit kapal ukuran 50.000 GT Dengan jumlah tersebut, pemasukan Kepri bisa mencapai Rp 200 miliar lebih pertahunnya,” jelas Arif.
Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa Pemprop Kepri telah menyiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau Nota Tagihan Retribusi Daerah berupa jasa labuh jangkar Lay Up. Pungutan pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 hari ini.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj Dewi Kumalasari, Kapolda Kepri Irjen Polisi Aris Budiman, Wakajati Kepri Patris Yusrian Jaya, Sekda Kota Batam Jefridin, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri Taba Iskandar, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi dan sejumlah anggota DPRD Kepri, Kepala Staf Guskamla Kolonel Laut (P) Tomi Erizal, Kepala Zona Kamla Maritim Barat Laksma TNI Hadi Pranoto, Pimpinan Bias Mandiri Group MayjenMarinir (Purn) Ahmad Rifai.
Turut hadir Kepala BP2RD Kepri Reni Yusnrli, Kadis Pariwisata Kepri Buralimar, Kadishub Kepri Junaidi, Kabiro Hukum Kepri Heri Mokhrizal, Kepala Badan Kesbangpol Kepri Lamidi, Plt Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Kepri Zulkifli, jajaran Eseon II dan III Pemprop Kepri lainnya.
Bahkan mantan Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail juga hadir. Jamhur ini dikenang karena merupakan orang yang paling getol memperjuangkan peralihan pengelolaan lego jangkar ini sekitar empat tahun yang lalu.
Bahkan, Jamhur ini berani menempuh jalur persidangan nonlitigasi di Kemenkum dan HAM RI. Saat itu sudah dinyatakan bahwa laut 0-12 mil merupakan hak Pemprop Kepri untuk mengelolannya, tetapi pihak Kemenhub RI tetap memungut uang labuh jangkar. ***r
Komentar