wahanaindonews.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin, 11 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas sinergi antar daerah dalam penguatan stabilitas inflasi, ketahanan pangan, serta studi banding Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT ke Provinsi Kepulauan Riau.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau Rony Widijarto, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua provinsi.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Kepulauan Riau dan NTT memiliki sejumlah kesamaan karakteristik daerah yang dapat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama yang lebih konkret di masa mendatang.
“Dengan berbagai kesamaan dan kondisi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau dan NTT, kita bisa saling menukarkan kelebihan dan kekurangan untuk membangun kerja sama yang konkret di kemudian hari,” ujar Emanuel.
Ia menjelaskan, NTT saat ini terdiri dari 21 kabupaten dan satu kota dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang relatif terjaga. Menurutnya, tingkat inflasi NTT masih berada di bawah tiga persen dan masuk dalam kategori aman berdasarkan indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Emanuel juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2025 mencapai 5,14 persen dan meningkat menjadi 5,32 persen pada triwulan pertama tahun 2026.
Menurutnya, Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai Barat masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pemerintah daerah terus berupaya mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah NTT.
“Kami ingin banyak pusat pertumbuhan baru tumbuh di setiap kabupaten dan kota sesuai potensi masing-masing daerah. Tidak perlu semua daerah memiliki sektor yang sama,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTT akan terus mengembangkan potensi unggulan daerah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan berbagai potensi strategis yang dimiliki daerahnya, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, hingga investasi.
Ansar menyebutkan Kepri memiliki wilayah laut seluas sekitar 417 ribu kilometer persegi dengan kawasan konservasi perikanan budidaya mencapai 2,9 juta hektare. Potensi hasil tangkapan perikanan Kepri juga mencapai 1,3 juta ton dengan komoditas unggulan seperti cumi-cumi, ikan demersal, ikan karang, lobster, dan udang.
Di sektor pariwisata, Ansar menjelaskan bahwa Kepri merupakan salah satu dari tiga pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia bersama Bali dan DKI Jakarta. Kepri juga terus mengembangkan wisata olahraga internasional serta kawasan wisata unggulan di Lagoi, Kabupaten Bintan.
“Kepri juga terus mengembangkan konsep cross border tourism bersama Malaysia, Singapura, dan Thailand,” ujarnya.
Ansar turut menyoroti perkembangan wisata halal di Pulau Penyengat yang telah meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pada sektor investasi, Ansar memaparkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi penggerak ekonomi daerah. KEK Galang Batang, misalnya, telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp21 triliun hingga akhir 2024 melalui pengembangan industri smelter bauksit.
Selain itu, KEK Batam Nongsa Digital Park berkembang menjadi pusat teknologi informasi dan pengembangan kecerdasan buatan yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura serta pasar global.
“Pada kawasan ini juga terdapat data center Indonesia yang menjadi pusat pengembangan dunia digital dan artificial intelligence,” ungkap Ansar.
Dalam kesempatan itu, Ansar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah. Inflasi Kepri pada April 2026 tercatat sebesar 3,06 persen. Sebelumnya, Kepri berhasil meraih TPID Award 2024 sebagai TPID provinsi berkinerja terbaik di wilayah Sumatera.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I tahun 2026 mencapai 7,04 persen secara year on year, menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan peringkat kelima secara nasional.
Ansar menambahkan, angka kemiskinan Kepri terus menurun hingga mencapai 4,26 persen pada September 2025, sekaligus menjadi yang terendah di Sumatera dan peringkat keempat terendah di Indonesia.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa. Kepri juga mencatat peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menjadi 83,68 poin pada 2025, yang menempatkan provinsi tersebut dalam tiga besar wilayah Sumatera.
Pertemuan kedua gubernur tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antardaerah, khususnya dalam pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (Ros)
Editor: Juliadi
