wahanaindonews.com, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri), Misni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
“Kami di daerah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang konkret dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujar Misni, Kamis, 30 April 2026.
Menurutnya, peran perempuan di Kepulauan Riau saat ini semakin strategis, baik dalam sektor ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, dukungan berkelanjutan dinilai penting agar perempuan dapat semakin berdaya dan mandiri.
“Perempuan di Kepri memiliki potensi besar yang harus terus didorong. Dengan pemberdayaan yang tepat, mereka dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” ungkapnya.
Selain pemberdayaan, Misni juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi serta layanan pendampingan di tingkat daerah.
“Kami terus memperkuat sistem perlindungan, baik melalui regulasi maupun layanan pendampingan, agar perempuan dan anak di Kepri merasa aman dan terlindungi,” tegasnya.
Komitmen tersebut diperkuat melalui partisipasi Misni dalam kegiatan talk show sempena Hari Kartini Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.
Kegiatan yang mengusung tema “Semangat Kartini, Inspirasi Lintas Generasi” itu diikuti secara virtual melalui Zoom dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Acara dibuka langsung oleh Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, dari Gedung KemenPPPA di Jakarta.
Dalam sambutannya, Arifah Fauzi menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini harus menjadi momentum refleksi sekaligus aksi nyata dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.
“Semangat Kartini harus terus kita hidupkan dalam setiap langkah pembangunan. Perempuan Indonesia harus memiliki akses yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang ada.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal serta kesempatan yang adil,” katanya.
Lebih lanjut, Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk melalui penguatan peran keluarga dan komunitas.
“Pemberdayaan perempuan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Dari keluarga, kita bisa mulai menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak,” tutupnya. (Ros)
Editor: Juliadi
