wahanaindonews.com, Batam – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Ombudsman Kepri) melakukan koordinasi langsung ke Kantor PLN Batam, Jumat, 19 Desember 2025, guna memastikan hak masyarakat dalam memperoleh layanan listrik yang andal dan stabil selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Rombongan Ombudsman Kepri yang dipimpin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, diterima langsung oleh Direktur Utama PLN Batam, Muhammad Irwansyah Putra, bersama jajaran direksi.
Dalam pertemuan tersebut, Lagat menegaskan bahwa kelistrikan merupakan sektor pelayanan publik yang sangat vital, terutama pada momentum besar seperti Nataru yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan perekonomian.
“Kedatangan kami untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kami tidak ingin ada ‘hadiah’ mati lampu di tengah perayaan Nataru. Kami juga ingin mengetahui kesiapan teknis, antisipasi cuaca, hingga skema darurat bila terjadi gangguan,” tegas Lagat.
Menanggapi hal itu, Direktur Operasi PLN Batam, Dinda Alamsyah, memaparkan bahwa kondisi kelistrikan selama periode Siaga Nataru 2025–2026, yang berlangsung sejak 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, berada dalam kondisi aman dan normal.
Ia menjelaskan, daya mampu pasok PLN Batam mencapai 844,2 MW dengan cadangan daya sebesar 79,2 MW, sementara prediksi beban puncak tertinggi selama masa siaga diperkirakan mencapai 755,0 MW.
“PLN Batam membuka 35 posko siaga dengan total 712 personel yang terdiri dari petugas pengatur beban, pembangkitan, transmisi, gardu induk, distribusi, SCADA dan proteksi, infrastruktur IT, humas, serta logistik yang tersebar di wilayah operasi,” jelas Dinda.
Selain kesiapan personel, PLN Batam juga menyiapkan berbagai strategi operasi dan peralatan pendukung guna menjaga keandalan pasokan listrik, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian dan Pemadam Kebakaran.
Terkait potensi gangguan cuaca, Dinda menyebutkan bahwa PLN Batam terus meningkatkan sistem proteksi jaringan, mengingat gangguan akibat petir kerap terjadi di wilayah Batam.
“Kami melakukan pembaruan data cuaca setiap jam dan pada November 2025 telah menambah enam unit lightning arrester untuk memperkuat sistem proteksi transmisi dan distribusi,” ujarnya.
PLN Batam juga menambah satu posko khusus infrastruktur cyber security guna melindungi sistem kelistrikan dari ancaman siber, menjaga data pelanggan dan perusahaan, serta memastikan keberlangsungan operasional layanan listrik di era digital.
Meski mengapresiasi kesiapan teknis PLN Batam, Ombudsman Kepri menitipkan pesan penting terkait kualitas pelayanan kepada masyarakat. Lagat menekankan agar PLN Batam tidak hanya fokus pada kesiapan lapangan, tetapi juga pada layanan pengaduan pelanggan.
“Petugas di lapangan mungkin siap, tetapi jika call center sulit dihubungi saat terjadi gangguan, itu merupakan kegagalan pelayanan publik. Layanan pengaduan dan respon cepat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, Ombudsman Kepri meminta PLN Batam untuk secara masif mempublikasikan peta kerawanan serta kesiapan posko siaga kepada masyarakat.
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana PLN siap melayani mereka. Transparansi akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan publik. Ombudsman akan terus memantau kinerja PLN selama masa siaga ini hingga 8 Januari 2026,” tutup Lagat. (Ilham)
Editor: Sarwanto
