wahanaindonews.com, Karimun – Massa yang terdiri dari ASN, Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan Honor yang bekerja di Lingkungan Pemkab Karimun melakukan Aksi Damai menuntut belum di bayarkannya Tunjungan Penghasilan Pegawai (TPP) Rabu, 8 Januari 2025, di Halaman Kantor Bupati Karimun.
Aksi itu mereka gelar menuntut Bupati Karimun untuk segera pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sampai saat ini belum dibayarkan.
Peserta Aksi juga membawa dan membentangkan spanduk yang berisikan curahan hati mereka salah satu spanduk yaitu “YTH pak Bupati, tolong dibayarkan TPP Kami karena sangat dibutuhkan untuk menghidupi anak-anak kami”.
Plt Sekda Karimun, Djunaidi, S sos, M,si didampingi ketua DPRD Karimun R Rafiza S.T. M.M. di dampingi Beberapa Angota DPRD Karumun turun ke halaman kantor bupati untuk menemui para peserta demo mewakili bupati Karimun yang tidak ada di kantor.
Para peserta pun diajak diskusi di ruang cempaka putih, tapi wartawan tidak boleh masuk ke dalam ruangan untuk meliput.
Usai diskusi, Kepala BPKAD, Dwi Yandri kepada wartawan saat ditemui mengatakan , jika tuntutan TPP 2024 yang tak dibayarkan selama lima bulan, masih dalam penyusunan perencanaan untuk dibayarkan di tahun anggaran 2025.
“Secara aturan tidak dapat dibayarkan, namun kita coba melakukan kordinasi ke pusat, apakah bisa kekurangan pembayaran TPP di 2024 dibayarkan di 2025 ini,” ucap Yandri.
lanjut Yandri, pemerintah akan menambahkan anggaran TPP di 2024 yang belum dibayarkan ke anggaran 2025.
“Rincian anggaran TPP di 2025 sebesar Rp80 milyar lebih, untuk TPP 2024 yang belum dibayarkan Rp40 milyar lebih. Kita akan konsultasi apakah nantinya anggaran TPP 2024 Rp40 Milyar itu bisa ditambahkan di anggaran TPP 2025, misalkan anggaran TPP 2025 Rp80 milyar nanti ditambahkan Rp40 milyar jadi akan bertambah menjadi Rp120 milyar,” ucap Yandri.
Kordinator Aksi unjuk rasa Mahadi yang ditemui di lokasi selesai melakukan pertemuan menyatakan akan menunggu hasil dari pertemuan ini. Ia pun memastikan menunggu hingga akhir Januari ini.
“Kita menunggu masih menunggu seperti apa nantinya keputusannya hingga akhir Januari ini, jika tidak juga ada jawaban akan kita follow up kembali,” tutup Mahadi. (Jan)
Editor: Sar
