wahanaindonews.com, Karimun – Komisi I DPRD Karimun menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa mitra kerja Instansi Pemerintahan, Ruang Rapat BANMUS DPRD Karimun, Senin, 28 Maret 2022.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Sulfanow Putra, dan anggota Komisi I DPRD Karimun, serta dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan (Kesra), Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karimun.
Pada Rapat yang membahas terkait Program kerja Tahun Anggaran 2022 itu, ada 3 point yang dibahas.
Pertama dari DPMPTSP untuk bisa memberikan kemudahan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat seperti, memberikan pelayanan untuk penandatanganan surat pemberkasan yang di lengkapi dengan penandatanganan baik RT/RW, Kelurahan, serta Kecamatan yang akan di datangi langsung oleh pelayanan terkait, sehingga dapat menghindari adanya pungutan liar (Pungli) bagi masyarakat.
“Kedua, program kerja Kesra dalam menciptakan sikap toleransi antar umat beragama, terutama terkait permasalahan insentif agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara umat beragama,” katanya.
Ketiga Bagian Hukum Setda, mengenai Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) terkait Peraturan Daerah (Perda) yang sudah di siapkan, tetapi sayangnya belum mendapatkan nomor registrasi dari Depertemen Tenaga Kerja.
“Ini sebagai catatan bagi DPRD untuk mengejar dan mendapatkan PAD tersebut,” ungkapnya.
Ia menyebut, pertemuan ini sangat penting untuk membahas terkait program kerja setiap instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan pada setiap OPD, maka kita di DPRD bisa membantu mencari solusinya.
“Jangan menganggap hering ini sebagai ketakutan tersendiri bagi instansi OPD, kita disini sebagai mitra kerja. Dan tugas kami sebagai lembaga Pengawas, Penganggaran, serta Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
Editor: SR
