Jakarta, WahanaIndoNews – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly kembali menyebut pembebasan narapidana di masa pandemi virus corona dilakukan atas dasar kemanusiaan. Kebijakan ini juga sesuai rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir dari iNews.id, Yasonna menuturkan, asimilasi dan integrasi warga binaan masyarakat (WBP) dilakukan sesuai Permenkumham 10 Tahun 2020. Pembebasan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan warga binaan atau napi dari ancaman menyebarnya Covid-19.
Dia mengingatkan, kondisi di dalam lapas dan rutan sudah kelebihan kapasitas sehingga sulit menerapkan protokoler pencegahan Covid-19.
“Ini karena kemanusiaan. Tidak ada yang bisa menjamin Covid-19 tidak masuk ke dalam lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas,” kata Yasonna, Kamis (16/4/2020).
Menteri dari PDI Perjuangan ini berdalih, rekomendasi PBB tentang pembebasan napi untuk mencegah penularan Covid-19 tidak hanya diberikan kepada Indonesia, namun juga seluruh dunia. Yasonna lantas membeberkan data perbandingan di negara-negara luar negeri.
Berdasarkan data yang dipampang di laman Kemenkumham disebutkan, negara bagian California, Amerika Serikat membebaskan 3.500 napi, New York City (900), Haris County (1.000), Los Angeles (600), dan Federal (2.000).
Kemudian Italia membebaskan 3.000 napi, Inggris dan Wales (4.000), Iran (85.000 dan 10.000 tahanan politik), Bahrain (1.500), Israel (500), Yunani (15.000), Polandia (10.000), Brasil (34.000), Afganistan (10.000), Tunisia (1.420), Kanada (1.000), dan Perancis (lebih dari 5.000 napi). Sedangkan Indonesia 35.000 napi.
“Sekali lagi, ini karena alasan kemanusiaan karena kondisi di dalam lapas dan rutan sudah sangat kelebihan kapasitas dan kondisi di dalam lapas akan sangat mengerikan jika tidak melakukan pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Yasonna.
Pembebasan napi ini menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Langkah Yasonna kerap dikritik karena pembebasan napi justru dianggap dapat membuat korban terinfeksi makin banyak.
Dokter sekaligus penyanyi Tompi, misalnya, mengkritik keras kebijakan Yasonna. “Mencegah penularan Corona itu bukan dengan membebaskan napi wahai tuan menteri. Napi itu secara otomatis sudah dilockdown, mereka aman di dalam isolasi, cegah kontak dr luar. Kl tak sanggup memeriksa pengunjung, ya tiadakanlah kunjungan,” kata dia dalam akun Twitter, Rabu (8/4/2020). (ini/jun)