wahanaindonews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk pengembangan Desa Sadar HAM yang bertujuan memperkuat pemahaman sekaligus pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hingga ke tingkat desa.
Komitmen tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat-Riau, Dewi Nofyenti, di Pekanbaru, Rabu, 22 Juli 2026.
Kepala Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau, Dewi Nofyenti, mengatakan audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan program serta tugas dan fungsi Kementerian HAM kepada Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting agar setiap program dapat berjalan secara optimal.
“Alhamdulillah, kami dari Kanwil Kementerian HAM Sumbar-Riau senang bisa melakukan audiensi bersama Bapak Plt Gubernur Riau. Kunjungan ini menjadi momen untuk menyampaikan program serta tugas dan fungsi kami,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan, saat ini Kementerian HAM tengah melaksanakan seleksi calon Penggerak HAM. Nantinya, para penggerak tersebut akan ditempatkan di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak dasar warga.
“Kami saat ini sedang melaksanakan seleksi calon Penggerak HAM. Mereka nantinya akan bertugas di desa-desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar HAM,” jelasnya.
Menurut Dewi, konsep Desa Sadar HAM tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia, tetapi juga diarahkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kondisi masing-masing desa.
Sebagai contoh, apabila suatu desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih atau listrik, Kementerian HAM akan mendorong pemenuhannya melalui dukungan anggaran serta pendampingan Penggerak HAM di desa tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau dapat memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program Kementerian HAM, karena penguatan pemahaman hak asasi manusia harus digerakkan bersama,” katanya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik berbagai program yang diinisiasi Kementerian HAM untuk wilayah kerja Sumatera Barat-Riau. Ia menegaskan Pemprov Riau siap memperkuat sinergi guna meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di daerah.
Menurutnya, kerja sama tersebut juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami pada intinya siap mendukung program dan kegiatan dari Kementerian HAM wilayah kerja Provinsi Riau. Silakan berkoordinasi melalui Biro Hukum Riau, karena sinergi ini penting untuk penanganan hak asasi manusia di Provinsi Riau,” ujar SF Hariyanto. (Melyson)
Editor: Patar
