wahanaindonews.com, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Rabu, 2 September 2026 membahas sejumlah persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
Dialog berlangsung terbuka dan interaktif. Para mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya evaluasi kerja sama pembangunan Pasar Induk Jodoh, persoalan perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
Amsakar menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menilai mahasiswa dan pemuda memiliki posisi penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar.
Menurut dia, pemerintah tidak menutup ruang bagi kritik dan masukan masyarakat. Dialog, kata Amsakar, diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan yang dijalankan tetap berada dalam koridor aturan.
Salah satu isu yang dibahas adalah revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Amsakar menjelaskan tata kelola aset dan mekanisme lelang proyek telah dilakukan sesuai ketentuan. Proses tersebut juga melalui tahapan penataan serta pembersihan legalitas lahan.
Pemko Batam, lanjutnya, berkonsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.
“Pembukaan lelang dilakukan secara transparan sebanyak dua kali sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” katanya.
Dorong Kuota Pekerja Lokal
Persoalan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Amsakar mengatakan Pemko Batam tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri.
Salah satunya melalui rencana nota kesepahaman dengan perusahaan-perusahaan di Batam. Pemerintah akan mendorong adanya ruang dan kuota bagi pekerja lokal, terutama untuk kategori pekerjaan tertentu.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” ujarnya.
Pemko Batam juga mengoptimalkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.
Selain itu, program beasiswa daerah akan diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Pemko Batam menyiapkan kerja sama pelatihan di bidang maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Pemerintah juga menjajaki kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia industri galangan kapal di kawasan Tanjung Uncang dan Kabil.
Reklamasi Harus Perhatikan Lingkungan
Mengenai kekhawatiran aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma, Amsakar memastikan pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) dilakukan melalui kajian bersama tim terpadu.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pakar lingkungan, serta akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Amsakar, pelibatan berbagai pihak diperlukan agar pemanfaatan ruang laut tidak mengabaikan keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat, terutama nelayan.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam disebut meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025.
Realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 83,8 dan angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar mengatakan capaian tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, indikator tersebut harus menjadi pijakan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki pembangunan dan pelayanan publik.
Pertemuan kemudian ditutup dengan kesepahaman untuk menjaga komunikasi antara Pemko Batam dengan mahasiswa dan pemuda. Ruang dialog diharapkan tetap terbuka agar kritik, aspirasi, dan gagasan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pembangunan daerah. (Putra)
Editor: Patar
