wahanaindonews.com, Natuna – Rencana penyesuaian tarif air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Natuna menjadi perhatian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Natuna dan manajemen PDAM Tirta Nusa Natuna, Kamis, 17 September 2026.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Natuna, Lambat Sijabat, bersama sejumlah anggota Komisi III.
Dalam forum tersebut, HMI meminta penjelasan mengenai dasar penyesuaian tarif, proses sosialisasi kepada pelanggan hingga dampak kebijakan tersebut terhadap kemampuan ekonomi masyarakat.
Ketua HMI Cabang Natuna, Fergiawan, menegaskan pihaknya tidak datang untuk sekadar menolak kebijakan penyesuaian tarif.
Menurutnya, HMI ingin memastikan kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut disusun secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki nilai penting, bukan sekadar komoditas ekonomi. Karena itu, setiap kebijakan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, transparansi perhitungan tarif, kualitas pelayanan yang diterima masyarakat serta asas keadilan bagi pelanggan,” ujarnya.
HMI juga mempertanyakan sejauh mana sosialisasi mengenai penyesuaian tarif telah dilakukan kepada pelanggan.
Fergiawan mengatakan masyarakat perlu mengetahui alasan tarif disesuaikan, tujuan kebijakan serta manfaat yang akan diterima pelanggan setelah kebijakan diberlakukan.
Selain itu, HMI mempertanyakan apakah penyesuaian tarif merupakan satu-satunya solusi untuk meningkatkan kemampuan PDAM dalam melakukan pemeliharaan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena masyarakat juga menghadapi tekanan ekonomi, sementara air bersih merupakan kebutuhan dasar.
“Kami datang bukan untuk menyalahkan atau menolak kebijakan. Kami ingin berdialog dan memastikan kebijakan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat benar-benar dibuat melalui proses yang terbuka, bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur PDAM Tirta Nusa Natuna, Zaharuddin, menjelaskan penyesuaian tarif bukan semata-mata bertujuan menambah beban pelanggan.
Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan dengan penyesuaian golongan tarif sekaligus kebutuhan menjaga keberlanjutan pelayanan PDAM.
Zaharuddin mengatakan mekanisme penyesuaian tarif sebenarnya telah tersedia dan idealnya dilakukan secara berkala. Namun, selama ini penyesuaian tersebut belum dilakukan secara rutin.
Ia juga mengungkapkan kondisi infrastruktur PDAM menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian.
“Kondisi fasilitas kita itu sudah miris sekali. Sebagian besar belum pernah dibangun melalui APBD. Ada fasilitas yang sudah kita gunakan hampir 20 tahun,” ungkap Zaharuddin.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut bangunan instalasi, tetapi juga jaringan perpipaan serta fasilitas pengambilan air.
Sejumlah pipa, kata dia, mengalami kerusakan dan harus ditangani melalui perbaikan sementara agar distribusi air kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami dengan anggaran yang terbatas, dari pendapatan yang terbatas, melakukan perawatan demi perawatan agar air di masyarakat dapat dipakai oleh masyarakat,” jelasnya.
Zaharuddin menambahkan, kebutuhan peremajaan jaringan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Apabila kerusakan terjadi pada fasilitas utama dan tidak segera ditangani, distribusi air kepada pelanggan berpotensi terganggu.
Karena itu, ia meminta kondisi faktual infrastruktur juga menjadi bagian dari pembahasan ketika masyarakat mempertanyakan urgensi penyesuaian tarif.
“Kalau ini RDP rapat dengan pendapat, nanti kita lanjut rapat lapangan. Baru kita berpendapat. Jadi fakta yang berbicara, bukan bicara yang menjadi fakta,” tegasnya.
Ia bahkan mengajak DPRD dan HMI melihat langsung kondisi fasilitas PDAM di lapangan agar pembahasan tidak hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.
PDAM, lanjutnya, juga telah melakukan pendataan terhadap pelanggan dan menyiapkan sosialisasi mengenai kebijakan penyesuaian tarif.
Pembahasan tersebut selanjutnya masih perlu memperjelas sejumlah hal, terutama dasar perhitungan tarif, kelompok pelanggan yang terdampak, mekanisme penerapan serta bentuk peningkatan pelayanan yang akan dilakukan PDAM.
Sebagai tindak lanjut RDP, PDAM Tirta Nusa Natuna bersama HMI Cabang Natuna juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi rencananya dilaksanakan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jadwal pelaksanaannya akan ditentukan setelah PDAM dan HMI berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta kelurahan.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi secara langsung mengenai dasar penyesuaian tarif, kelompok pelanggan yang terdampak, serta alasan dan tujuan kebijakan.
RDP tersebut sekaligus membuka pembahasan yang lebih luas mengenai keberlanjutan pelayanan air bersih, kondisi infrastruktur PDAM dan kemampuan masyarakat sebagai pelanggan. (Remon)
Editor: Patar
