wahanaindonews.com, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bintan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bintan, Fiven Sumanti, dan dihadiri Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, kepala instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Bintan.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Deby Maryanti mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bintan atas sinergi yang telah terjalin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, perubahan KUA-PPAS dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan fokus menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan keberlanjutan pembangunan.
“Pemda Bintan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah disesuaikan prioritas pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat,” ujar Deby.
Ia menjelaskan, sejumlah penyesuaian dilakukan dalam Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,029 triliun atau naik sekitar Rp6,48 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang sebesar Rp1,022 triliun. Kenaikan tersebut setara dengan 0,62 persen.
Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen atau sekitar Rp1,41 miliar. Dengan penyesuaian tersebut, total pendapatan transfer dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 diproyeksikan mencapai Rp638,93 miliar.
Pemerintah Kabupaten Bintan berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD dapat berjalan lancar sehingga menjadi landasan dalam penyusunan perubahan APBD yang lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (Juliadi)
Editor: Patar
