Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan warga.
Dalam silaturahmi yang digelar di Golden Prawn 933, Bengkong, Rabu, 22 Juli 2026 malam, sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pengembangan sektor pendidikan, kemudahan layanan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) BP Batam, hingga penguatan kolaborasi untuk mendukung percepatan pembangunan Kota Batam.
Amsakar mengatakan, kegiatan silaturahmi tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sebagai wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk berdialog. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana menyampaikan aspirasi, meluruskan berbagai persepsi, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
“Silaturahmi ini sengaja kita jadwalkan setiap tiga bulan. Tujuannya agar pemerintah dan masyarakat terjalin komunikasi yang sinergis, membetulkan persepsi yang kemarin salah, meluruskan pandangan yang bengkok, dan mendekatkan hubungan yang selama ini terasa jauh,” ujar Amsakar.
Ia menilai silaturahmi tidak sekadar menjadi ajang pertemuan, tetapi juga menjadi media membangun energi kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan introspeksi, menjaga kebersamaan, serta memperkuat semangat gotong royong.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan Kota Batam selama satu tahun lima bulan kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Ia memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Batam disebut melampaui rata-rata nasional, sementara realisasi investasi mencapai Rp69,5 triliun atau melampaui target Rp60 triliun.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam juga masuk kategori sangat tinggi dan menempati peringkat kelima terbaik di Pulau Sumatera.
“Semua capaian ini tidak mungkin diraih pemerintah sendiri. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang terus mendukung setiap kebijakan pemerintah,” katanya.
Dalam sesi dialog, Ketua RW 02 Kelurahan Tanjung Buntung, Adi Khuswoyo, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Batam dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SMK Negeri 13. Menurutnya, kehadiran sekolah tersebut menjadi harapan masyarakat untuk memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.
Adi juga mengusulkan adanya mekanisme pembayaran UWT secara kolektif dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau agar dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempermudah proses administrasi pertanahan.
Menanggapi usulan tersebut, Amsakar menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Batam. Ia menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan dua bidang lahan untuk pembangunan sekolah menengah kejuruan sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Insyaallah, kalau soal pendidikan saya berdiri paling depan. Saya memberikan atensi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia,” tegasnya.
Terkait pembayaran UWT, Amsakar menjelaskan pemerintah terus mengembangkan layanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi pertanahan, termasuk pembayaran UWT. Melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, mudah, dan efisien. (Puta)
Editor: Patar
