wahanaindonews.com, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, kembali menegaskan komitmen daerahnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digelar 8 April 2026, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peninjauan proyek strategis pengadaan barang dan jasa (PBJ), sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah perbatasan.
Dalam kesempatan itu, Cen Sui Lan menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, bersama tim di Natuna. Menurutnya, kehadiran KPK merupakan bentuk perhatian nyata terhadap daerah perbatasan.
“Ini merupakan kehormatan bagi kami. Kami berharap melalui arahan dan bimbingan KPK, tata kelola pemerintahan di Natuna semakin baik, bersih, dan transparan,” ujar Cen.
Ia juga menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang diskusi terbuka untuk membahas berbagai tantangan birokrasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu, Agung Yuda Wibowo menegaskan bahwa kunjungan KPK ke Natuna bukan karena adanya banyak kasus korupsi, melainkan sebagai langkah pencegahan.
“Kami ingin memahami langsung kondisi di daerah, sehingga dapat membantu mencegah potensi masalah sebelum terjadi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara KPK dan para kepala daerah di Jakarta.
Dalam rapat tersebut, KPK menyoroti delapan area penting yang menjadi fokus perbaikan tata kelola, di antaranya perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal.
Agung menekankan agar setiap program strategis yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai program besar dengan anggaran besar, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya KPK, tetapi juga pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, hingga masyarakat dan media.
“Kalau ada yang tidak benar, jangan diam. Sampaikan. Kita harus saling mengingatkan,” tambahnya.
Sebagai wilayah yang kerap disebut sebagai gerbang utara Nusantara, Natuna memiliki posisi strategis baik secara geopolitik maupun ekonomi. Oleh karena itu, Cen menegaskan bahwa pembangunan daerah harus ditopang oleh fondasi pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Rapat koordinasi ini pun menjadi bagian dari langkah besar Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menjaga integritas serta membangun kepercayaan publik.
Di akhir kegiatan, komitmen bersama untuk melawan korupsi kembali ditegaskan, bahwa upaya tersebut bukan hanya soal penindakan, tetapi juga menjaga harapan dan masa depan daerah. (Remon)
Editor: Juliadi
