wahanaindonews.com, Karimun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar Rapat Paripurna bersama Bupati Iskandarsyah dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa, 15 Juli 2025 kemarin.
Dalam sidang tersebut, DPRD menyoroti proyeksi penurunan signifikan pada postur APBD Karimun 2026 serta menuntut penyelesaian utang kegiatan tahun 2024.
Rancangan APBD Karimun tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,3 triliun, lebih rendah dibandingkan APBD 2025 yang tercatat sebesar Rp1,325 triliun.
Bahkan pada sisi belanja daerah, penurunan tampak mencolok, dari Rp1,384 triliun di tahun 2025 menjadi Rp1,299 triliun pada tahun anggaran 2026.
Menanggapi hal tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan seluruh fraksi telah menyampaikan pendapat akhir serta masukan dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2024, nota perubahan anggaran 2025, dan rancangan KUA PPAS 2026.
Eri Januarddin dari Fraksi NasDem menyampaikan keprihatinan atas kondisi keuangan daerah, khususnya soal utang kegiatan yang masih membebani fiskal.
“Kami mendesak Bupati agar bersikap tegas mengambil langkah formulatif terhadap skema pembayaran hutang belanja kegiatan tahun 2024 yang mencapai Rp155 miliar. Bila perlu, ambil tindakan ekstrem untuk menyelamatkan dan menyehatkan fiskal daerah,” tegasnya.
DPRD juga memberikan 10 poin saran kepada pemerintah daerah agar kinerja OPD lebih optimal, terutama dalam efisiensi belanja, peningkatan kualitas program pembangunan, dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Meskipun menghadapi tekanan fiskal, DPRD menyatakan mendukung tema pembangunan tahun 2026 yang diusung pemerintah, yakni “Akselerasi Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM, didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif.”
Ketua DPRD Karimun menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk terus mengawal setiap proses anggaran agar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat besar, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur strategis daerah,” pungkasnya. (Jan)
Editor: Sar
