wahanaindonews.com, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat berlangsung pada Selasa, 1 Juli 2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Batam dan dipimpin Wakil Ketua I DPRD, Haji Aweng Kurniawan.
Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, bersama jajaran perangkat daerah serta anggota dewan dari berbagai fraksi.
Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Ranperda Perubahan APBD, baik secara lisan maupun tertulis. Fraksi NasDem yang diwakili M. Putra Pratama Jaya memilih menyerahkan dokumen pandangan tanpa membacakan secara langsung.
Fraksi Gerindra, melalui Anang Adhan, menyatakan dukungan terhadap pembahasan lanjutan Ranperda dan menutup penyampaiannya dengan sebuah pantun khas. Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Tapis Dabal Siahaan juga menyerahkan pandangan secara tertulis tanpa membacakan di podium.
Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Yunus Muda, SE, secara tegas menyatakan dukungan fraksinya untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahap berikutnya. Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Warya Burhanuddin.
Fraksi PKB, yang diwakili Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menjadi satu-satunya yang menyampaikan pandangan secara langsung. Dalam penyampaiannya, Surya Makmur menyampaikan apresiasi atas prioritas anggaran pemerintah dalam sektor infrastruktur publik, seperti pengelolaan banjir, sampah, dan pembangunan jalan.
“Kami memberi atensi khusus terhadap program masyarakat kecil, seperti bantuan modal untuk UMK yang harus dipermudah, serta pemberian insentif bagi lansia yang perlu diperluas dan tepat sasaran,” ujar Surya.
Fraksi PKB juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir tepi jalan serta penanganan tunggakan PBB yang mencapai sekitar Rp500 miliar. PKB mendorong optimalisasi peran BUMD untuk mengelola sektor-sektor strategis seperti distribusi sembako.
Tak hanya itu, fraksi ini menolak wacana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan meminta perbaikan layanan kesehatan di Batam. “Kami minta rumah sakit di Batam memiliki SOP pelayanan yang seragam dan BPJS mempermudah rawat inap melalui IGD,” tegasnya.
Dukungan pembahasan lanjutan Ranperda juga datang dari Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat yang disampaikan oleh Muhammad Fadli, serta Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN yang diwakili Tumbur Hutasoit. Ia juga menambahkan catatan khusus terkait keluhan masyarakat atas sulitnya layanan rawat inap dengan BPJS di RSUD, yang bahkan dialami oleh anggota dewan sendiri.
Menutup rapat, Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan menyimpulkan bahwa seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar Ranperda Perubahan APBD 2025 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Seluruh fraksi setuju. Mekanisme selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujar Aweng sebelum resmi menutup rapat. (Ham)
Editor: Sar
