wahanaindonews.com, Karimun – Ketua DPRD Karimun, Raja Rafiza, menyatakan kesiapan untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di SDN 001 Meral Barat.
Hal ini menyusul peralihan status sekolah tersebut dari swasta menjadi negeri pada tahun 2024, yang menyebabkan para guru tidak bisa mendaftar dan mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Akibatnya, para guru yang sebelumnya telah mengajar bertahun-tahun kini harus berstatus sebagai tenaga honorer baru per September 2024, sehingga masa kerja mereka dihitung kurang dari dua tahun.
Padahal, beberapa di antara mereka telah mengabdi lebih dari dua tahun, bahkan ada yang belasan tahun sejak sekolah tersebut berdiri.
“Saya sudah berkunjung ke SDN 001 Meral Barat untuk bersilaturahmi sekaligus mendengarkan langsung permohonan para guru di sana kemarin,” ungkap Raja Rafiza, Senin, 10 Maret 2025.
Sebagai langkah konkret, DPRD Karimun akan mengagendakan kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat guna berkonsultasi dan mencari solusi terbaik bagi para tenaga pendidik tersebut.
“Insha Allah, secepatnya kami akan agendakan kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat guna meminta kebijakan sekaligus jalan keluarnya,” ujar Rafiza. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan dijadwalkan setelah perayaan Idul Fitri tahun 2025.
Salah seorang guru honorer di SDN 001 Meral Barat, Fitriawati, menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan perjuangan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Karimun.
“Sangat bersyukur sekali, Pak Ketua DPRD Karimun mau membantu memperjuangkan nasib kami. Semoga Bang Rafiza diberikan kemudahan oleh Allah SWT, amiin,” tutupnya.
Upaya ini diharapkan dapat membawa solusi bagi para guru honorer yang telah lama mengabdi, sehingga hak mereka sebagai tenaga pendidik dapat diperjuangkan dengan lebih baik. (Jan)
Editor: Sar
