wahanaindonews.com, Karimun – DPRD Karimun menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Karimun.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirait, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Karimun, Rabu, 12 Juni 2024.
Hadir, pimpinan DPRD Karimun, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Masyarakat, dan Pemuda.
Dalam sambutannya, Aunur menyampaikan materi-materi pokok LKPJ pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023.
“Dalam hal itu, materi-materi pokok LKPJ pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023 yang meliputi pendapatan, belanja,dan pembiayaan daerah,” ujarnya.
Dipaparkan Aunur, untuk pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 1.508.806.069.779. Sementara hingga akhir 2023 dapat terealisasi sebesar Rp 1.348.239.567.434 atau 89,36 persen.
Kemudian pendapatan daerah ditargetkan pada perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun 2023 sebesar Rp 1.508.806.069.779. Namun hingga akhir tahun 2023 yang dapat direalisasikan sebesar Rp 1.348.239.567.434 atau 89,36 persen.
Untuk rinciannya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 496.530.233.850, dan direalisasikan Rp 408.164.517.579 atau 82,20 persen.
“Dengan demikian (PAS) tidak tercapai Rp 88.365.716.270,” sebut Aunur.
Lalu pendapatan transfer dengan target Rp 1.006.084.620.929, terealisasi Rp 935.347.275.016 atau 92,97 persen.
Pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp 6.191.215.000, terealisasi Rp 4.727.774.839 atau 73,36 persen.
Sedangkan belanja daerah yang dianggarkan untuk belanja operasi sebesar Rp 1.256.637.601.445, dan terealisasi sebesar Rp 1.085.294.413.604 atau 86.36 persen. Belanja modal dianggarkan Rp 226.337.971.814 terealisasi Rp 179.850.133.239 atau 79,46 persen.
Sementara, belanja tak terduga dianggarkan Rp 2.263.524.032, terealisasi Rp 1.705.018.370 atau 75,33 persen. Belanja transfer terdiri dari bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp 2.100.000.000 dengan realisasi 0,00 persen.
Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota sebesar Rp 91.730.066.500, dengan realisasi sebesar Rp 91.730.066.500 atau 100 persen.
Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar Rp 72.008.020.489, yang terdiri dari sisa lebih pembiayaan 2022 sebesar Rp 71.893.094.012, dan penerimaan pembiayaan bergulir sebesar Rp 114.926.477.
“Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 630.000.000,” sambungnya. (Sajirun)
Editor: Sar
