Batam – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam meminta agar proses pemilihan ketua RT/RW di Perumahan Galaxy Park, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang diulang karena tidak sesuai dengan tata cara pemilihan yang demokratis.
Ketua Komisi I, Lik Khai mengatakan bahwa tata tertib (tatib) yang dibuat oleh panitia tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan di Kota Batam.
“Dan kenapa kasus ini bisa terjadi karena ada ketimpangan tatib yang disusun itu jelas berat sebelah, ke incumbent tidak perlu mengumpulkan fotokopi 20 KK, sementara calon baru diwajibkan. Dan apa yang dibuat itu sudah jauh melewati Perwako,” ucap Lik Khai saat diwawancarai usai rapat, Kamis, 1 September 2022.
Senada dengan Lik Khai, Anggota Komisi I Utusan Sarumaha juga menilai bahwa tata tertib pemilihan yang dibuat oleh panitia secara kuantitas dan kualitas sudah melebihi Perwako, salah satunya aturan yang mewajibkan bahwa calon RT/RW harus lulus SMA.
Selain itu kata Utusan, panitia telah menggugurkan salah satu calon Ketua RW dengan alasan tidak memenuhi syarat yakni tidak lolos verifikasi yang dilakukan secara door to door. Padahal kata Utusan, aturan tersebut tidak dibenarkan oleh Perwako itu sendiri.
“Itukan melanggar, jadi tatib itu yang membuat pokok persoalan, kami melihat bahwa perlu ada evaluasi perwako, perlu ada pengaturan secara lebih terperinci sehingga persoalan seperti ini tidak terulang kembali,” tuturnya.
Selanjutnya kata Utusan, pihaknya akan memantau serta mengawasi pemilihan ulang yang dilakukan di RT/RW Perumahan Galaxy Park. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kepada Camat Sekupang agar Lurah Tanjung Riau segera diganti.
“Terkait rekomendasi peegantian lurah itu ada ditangan pemko dalam hal ini kami akan konsisten akan memberikan rekomendasi supaya itu segera diproses dan diganti dengan lurah yang lebih fresh, kompeten, dalam rangka peningkatan kinerja kepada masyarakat,” pungkasnya.
Editor: SR
