Wahanaindonews.com, Natuna – Gedung DPRD Natuna yang dulu berstatus sebagai pinjam pakai dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia. Kini telah resmi menjadi milik Pemkab Natuna.
Seluruh fasilitas dan aset Kementerian Keimigrasian di Natuna kini telah resmi menjadi aset daerah Natuna untuk dipergunakan.
Aset-aset itu berupa gedung dan aset lain, termasuk Gedung DPRD Natuna yang dulu berstatus sebagai fasilitas keimigrasian di Natuna.
“Alhamdulillah Gedung Kantor DPRD itu sudah jadi milik daerah, tahun 2021 kemarin diserahkan ke kita,” Kata Kepala BPKAD Natuna, Suryanto, Senin (9/5/2022).
Suryanto mengatakan, bukan hanya gendung atau kantor yang ditempati DPRD Natuna itu saja yang diserahkan ke daerah, tapi ada juga beberapa aset milik KDPDTT yang diserahkan.
Fasilitas-fasilitas itu di antaranya beberapa gedung sekolah, surau, masjid, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), jalan, area pemakaman dan fasilitas lainnya.
Fasilitas yang diserahterimakan itu kata Suryanto kebanyakannya berada di dua Kecamatan yakni di Kecamatan Bunguran Tengah dan Kecamatan Bunguran Batubi.
“Semua set kementerian yang ada di wilayah transmigrasi itu diserahkan semua ke kita Pemkab Natuna,” terangnya.
Prosesi penyerahannya itu dilaksanakan oleh kementerian kepada Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Natuna.
“Semuanya diserahkan ke Disnaker Natuna, dan sudah didisposisikan ke Bidang Aset BPKAD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, nantinya aset-aset itu difungsikan sebagaimana difungsikan sebelum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.
“Ya betul, Gedung Kantor DPRD itu untuk sementara tetap difungsikan sebagai kantor DPRD hingga Kantor DPRD Natuna selesai dibangun. Begitu juga dengan fasilitas yang lain,” kata Suryanto.
Ia menerangkan bahwa, kini sarana dan prasarana itu sudah mulai diserahkan kepada dinas terkait untuk dipergunakan dan dikelola sebagaimana mestinya.
“Semuanya sudah tercatat di aset, tinggal dikelola saja oleh dinas terkait, misal sekolah masuk ke dinas Pendidikan, area pemakaman masuk ke Dinas Perkim. Proses ini sudah berjalan, mudah-mudahan cepat rampung,” harapnya.(Oki)
