Wahanaindonews.com, Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tengah berupaya membangun daerahnya yang berada di wilayah perbatasan NKRI.
Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Natuna ke sejumlah Kementerian di pusat beberapa waktu lalu, kini secara perlahan telah membuahkan hasil. Salah satunya mengenai pelayanan kesehatan masyarakat Natuna.
Sebelumnya Pemkab Natuna mengusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar menanggung 29.692 jiwa masyarakat peserta BPJS kesehatan. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi beban APBD Natuna yang semakin mengerucut tiap tahunnya.
Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Maharani telah menyetujui usulan tersebut. Selanjutnya, pembiayaan sebanyak 29
692 jiwa di Natuna akan ditanggung melalui Kemensos.
“Total keseluruhan masyarakat kita ada sekitar 87.380 orang yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS. Alhamdulillah, semua jumlah tersebut kita dapatkan melalui bantuan dari Mensos dengan membayar ke Pihak BPJS sebanyak 29.692 orang,” kata Wan Siswandi, di ruang kerjanya, Kantor Bupati Natuna, Selasa (12/4/2022).
BPJS kesehatan bagi masyarakat selebihnya menjadi tanggungan Pemkab Natuna sebanyak 29.789 orang, Mandiri 2.264 orang, PPU (ASN, TNI dan Polri) 24.876 orang dan pensiunan-veteran 750 orang.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Natuna, Suryanto.
Bahwa dengan bantuan yang diberikan oleh Mensos RI meringankan akan APBD Natuna yang tiap tahun kian mengecil.
“Dengan bantuan dari Menteri sosial ini, beban APBD kita jadi berkurang, dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya,”kata Suryanto.
Selain bantuan pelayanan kesehatan, Mensos juga menambah kuota penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat Natuna.(Ist)
