DPRD Riau Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Lahan, Inisiator Marwan Jadi Ketua

Pekanbaru, Riau170 views

Pekanbaru, wahanaindonews.com – Melalui pengusulan dan pembentukan tim. Akhirnya Panitia Khusus (Pansus) tentang ┬ákonflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat Riau resmi terbentuk, Senin (1/11/21). Pembentukan itu disetujui dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Yulisman yang juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar.

“Sesuai amanat Tatib, hal pembentukan pansus di tetapkan dalam agenda rapat paripurna, dan fraksi sudah memberikan nama anggotanya duduk di pansus. Dan kita harus saling bersinergi, agar konflik lahan ini dapat diselesaikan secara baik. Konflik lahan ini paling banyak,” ungkap Yulisman, Senin (1/11/21).

Marwan Yohanis

Diketahui, selanjutnya Pansus ini sendiri diketuai oleh Inisiatornya, yakni Marwan Yohanis. Wakil Ketua ditunjuk Robin P Hutagalung dan anggota Amyurlis, Yanti Komala Sari, Iwandi, Manahara Napitupulu, Tumpal Hutabarat, Suhaidi, Ardiansyah, Abdul Kasim, Sulaiman Mz, Mardianto Manan, Misliadi, Sardiono, Ali Rahmat Harahap.

Pada kesempatan itu, Ketua Pansus Marwan Yohanis, mengungkapkan, sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau, Pansus bukan membuat Perda ini diberi waktu tugas selama 6 bulan. Makanya, Pansus akan memaksimalkan waktu tersebut. Maka, setelah rapat paripurna, pihaknya gelar rapat menyamakan persepsi dimasing anggota Pansus.

“Kalau Pansus yang berkaitan dengan Perda itu sudah jelas kerjanya, karena ada draft dan naskah akademik, kalau Pansus inisiatif ini kita yang menggali, makanya penyatuan persepsi sangat diperlukan,” ujar Marwan.

Dengan waktu yang hanya 6 bulan, kata Marwan, pihaknya tidak bisa mendalami semua konflik, sehingga Pansus sudah membuat skala prioritas, guna mencari tahu konflik mana yang memang perlu pendalaman. Misalnya, ada daerah yang konflik berpuluh-puluh tahun, dan sudah dibawa kesana kesini tidak selesai juga, itu jadi prioritas.

Ditegaskannya, skala prioritas ini jangan diartikan bahwa pihak Pansus tidak juga memperhatikan hal konflik daerah yang tidak prioritas. Sebab, nantinya Pansus akan membuat model lain sesuai dengan konflik di daerah lain. Sehingga, sambungnya, jikalau ada kasus serupa, bisa memakai hasil kerja itu, jadi bukan mengabaikan. (hmsdprd/j)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *