oleh

Warga Kampung Tua Minta Bantuan DPRD Soal Lokasi Pemukiman

-Batam, Berita-25 views

wahanaindonews.com, Batam – Warga Kampung Tua Tembesi Tower meminta bantuan DPRD kota Batam terkait lokasi pemukiman warga Kampung Tua yang hingga saat ini belum mendapat legalisasi.

Permintaan tersebut karena dikabarkan ada beberapa perusahaan yang mengklaim bahwa lahan yang mereka tinggali telah diberikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada pihak perusahaan.

Untuk itu, masyarakat Kampung Tua Tembesi Tower menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Komisi I DPRD kota Batam pada Selasa, 29 September 2021.

“Harapan kami pertemuan ini dapat membuahkan hasil dalam perjuangan legalitas lahan kampung Tua Tembesi Tower,” ucap Agus, salah seorang warga Kampung Tua Tembesi Tower saat mengikuti rapat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha dari fraksi Hanura mengapresiasi langkah yang diambil oleh masyarakat Kampung Tua dalam langkah mencari jalan keluar permasalahan.

“Saya sangat mengapresiasi masyarakat Tembesi Tower yang sudah berjuang mempertahankan, ini suatu yang baik untuk kita budayakan ke depan, mudah mudahan rapat ini menemukan titik terang,” ungkap Sarumaha.

Di samping itu, Anggota Komisi I dari fraksi PKB, Muhammad Fadli mengatakan bahwa dirinya siap turun bersama warga untuk mempertahankan lahan tersebut menjadi pemukiman warga.

Dirinya juga meminta Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk memberikan kemudahan dan legalitas hukum yang sah untuk menjamin hak masyarakat untuk dapat menjadikan area tersebut menjadi tempat pemukiman warga.

“Tolong berikanlah kemudahan dan legalitas lahan tersebut, ini kan menyangkut kemerdekaan hidup sebagaimana yang diatur dalam HAM,” ucap Fadli.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam, Niko mengatakan bahwa pihaknya menemukan adanya alokasi 2 (dua) Perusahaan di lokasi tersebut yang memiliki WTO yang akan berakhir pada 2033 dan 2034 mendatang.

Dirinya juga mengatakan bahwa, pihaknya telah berupaya mencari solusi terbaik dengan memanggil pihak Perusahaan yakni PT Finchen Property Development dan PT Tritunggal. Namun, belum menemukan titik terang.

“Untuk menindaklanjuti, kami panggil cari solusi. Bukan kami tidak menanggapi permohonan, tapi secara logika mengajukan lahan yang sudah ada PL nya itu tidak boleh. Namun, pada prinsipnya BP Batam tetap memprioritaskan solusi terbaiknya demi kepentingan masyarakat,” ucap Niko.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Budi Mardiyanto mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan RDP kembali terkait permasalahan pengalokasian lahan ini.

“Kami akan segera menjadwalkan kembali, mudah mudahan segera mendapat titik temu,” ucap Budi.

Selain itu, dirinya juga meminta BP Batam untuk segera memanggil PT Finchen dan PT Tritunggal untuk segera mencari solusi terkait permasalahan yang sudah dialokasikan kepada pihak perusahaan.

“Tadi sudah menekankan BP untuk secepatnya mengundang kembali perusahaan yang sudah teralokasi untuk dicarikan solusinya. Kalau itu sudah dapat, clear tinggal menyalurkan kembali kepada warga yg ada di Tembesi Tower.” tutupnya.(**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed