oleh

Disbun Riau Sosialisasikan Penetapan Harga Pembelian Sawit

wahanaindonews.com, Pekanbaru – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau menyosialisasikan Peraturan Gubernur Riau (Pergub) nomor 77 tahun 2020 tentang tatacara penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Defris Hatmaja menjelakan sosialisiasi dilakukan karena Pemerintah berkewajiban memfasilitasi penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun melalui kelembagaan pekebun yang diatur dengan peraturan menteri pertanian nomor 01 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar produksi pekebun.

“Untuk operasional permentan tersebut, ditingkat provinsi harus dijabarkan dengan peraturan gubernur. Secara teknis operasional, peraturan gubernur tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk standar operasional prosedur (sop),” jelasnya, Rabu 14 Juli 2021.

Dikatakan, untuk menjabarkan permentan nomor 1 tahun 2018 tersebut, pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020 tentang tatacara penetapan harga pembelian tbs kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau nomor 5 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020 tentang tatacara penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau.

“Tujuannya agar seluruh stakeholder mengetahui dan memahami serta mampu mengimplementasikannya, maka peraturan gubernur Riau tersebut perlu disosialisasikan,” jelasnya.

Berdasarkan Pergub sesuai Kemitraan Plasama maka perusahaan perkebunan melakukan kemitraan plasma dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra plasma secara tertulis yang diketahui gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Begitu juga dengan Kemitraan swadaya bahwa perusahaan perkebunan melakukan kemitraan swadaya dengan kelembagaan pekebun seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau koperasi, melalui perjanjian kerjasama mitra swadaya secara tertulis yang diketahui gubernur / bupati sesuai dengan kewenangannya.

“Pergub juga mengatur tentang sanksi yaitu perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur riau nomor 77 tahun 2020, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Peringatan tertulis diberikan dua kali dalam tenggang waktu satu bulan. Apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakan peringatan tertulis kepala dinas mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur Riau nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan penetapan harga pembelian tandan buah segar (tbs) kelapa sawit produksi pekebun di provinsi riau (berita daerah provinsi riau tahun 2014 nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(PM Simanjuntak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed