oleh

Rasikun Berikan SK dan Resmikan Pengurus Posyandu Remaja “Fresh”

wahanaindonews.com, Bengkalis – Kepala Desa Petani Rasikun memberikan SK dan meresmikan posyandu remaja dengan nama Fresh (forum remaja sehati) Desa Petani, di aula pertemuan kantor desa, Jl.Rangau KM 10, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Rabu (30/06/21).

Acara itu dihadiri oleh perwakilan BPD, Kadus (kepala dusun) Tahta Sofian, Ketua penggerak PKK, Puskesmas Balai Makam Vera Lena Syafrul, dan sejumlah RT/RW.

Sambutan Vera Lena mengatakan, bahwa terbentuknya posyandu ini karena adanya dukungan semua masyarakat, maka perlu disyukuri oleh pengurus posyandu.Dengan adanya SK itu memberikan akses kepada anak remaja untuk bisa melakukan kegiatan yang positif.

“Dimana sekarang ini banyak remaja dari pagi yang memakai gadged, merokok.Hal ini sangat mempengaruhi psikologis anak remaja itu sendiri.Terimakasih saya ucapkan kepada pemdes yang telah mendukung terbentuknya posyandu remaja ini,” kata Vera.

Sementara Kades Rasikun mengatakan,  terbentuknya posyandu Fresh ini diharapkan bisa membawa berkah di Desa Petani.Bahwasanya beberapa bulan lalu telah terbentuk posyandu ini dengan didukung pemerintah desa dan perangkatnya serta seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat posyandu remaja ini merupakan program dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Desa Petani.Kades mengimbau kepada pengurus posyandu Fresh yang diberikan SK dan diresmikan hari ini, perlunya kerjasama yang baik dalam melaksanakan program-programnya kedepan, termasuk kepada pemerintahan desa, kadus, rt/rw, pkk dan lainnya.

“Walaupun dalam masa pandemi Covid-19, harapan saya setiap melakukan kegiatan selalu mengikuti prokes, semoga kedepan daerah kita ini bisa jadi zona hijau,” kata Rasikun.

Kades juga mengingatkan kepada pengurus posyandu, agar mengurangi kegiatan remaja yang berbau negatif, harusnya banyak melakukan kegiatan positif.

“Dimana sekarang anak remaja banyak bermain di medsos, hati-hati, jangan sampai terjebak dengan kalimat/pendapat atau sanggahan yang mengakibatkan pelanggaran UU IT, karena hukumannya bisa minimal 7 tahun,” ungkap Rasikun.

“Kami minta kepada semua perangkat desa, kadus, rt/rw, bpd, pkk dan pihak unsur tenaga kesehatan, agar memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anak remaja kita ini, bila mereka melakukan kegiatan di lapangan,” tutup Rasikun.(L.Batu/Sert).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed