Karimun – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun tentang Kawasan Hutan Lindung dan Konsesi Tambang resmi dibentuk, Selasa, 23 Februari 2021 melalui rapat paripurna.
Ketua pansus Nyimas Novi Ujiani mengatakan Pansus tentang Kawasan Hutan Lindung dan Konsesi Tambang akan segera mengambil langkah-langkah awal. Diawali rapat internal pansus terlebih dahulu diantaranya guna menyusun agenda kerja.
“Setelah dibentuk, langkah pertama pansus yakni rapat internal dulu, susun agenda kerja kira-kira komunikasi ke mana dulu,” ujar Novi, Rabu, 24 Februari 2021.
Langkah berikutnya rapat bersama dengan Pemkab Karimun untuk menyamakan visi dan misi.
“Kemudian baru ke Pemprov Kepri, setelah ada persamaan visi dan misi apa yang diminta kabupaten ke provinsi,” kata Novi.
Setelah itu, pansus kembali lagi ke Karimun untuk melakukan investigasi permasalahan dan inventarisir masyarakat yang terdampak seperti pengumpulan data, fotokopi dokumen lahan masyarakat sebagai bahan untuk minta rekomendasi ke pemprov untuk maju ke Kementerian Kehutanan.
“Data kita valid-kan dulu baru ke sana (Kementerian Kehutanan),” jelasnya.
Perihal luas lahan masyarakat yang dikabarkan masuk kawasan hutan lindung dan konsesi PT Karimun Granite (KG), Novi mengaku pihaknya masih akan menelusuri terlebih dahulu.
“Biar kami telusuri dulu berapa luas sebenarnya, kita tidak mau berandai-andai,” pintanya.
“Saat paripurna kemarin, saya sudah sampaikan sebagai langkah awal persoalan gudang bahan peledak yang cukup dekat dengan area pemukiman masyarakat diselesaikan dulu. Kita tidak mau terjadi apa-apa di kemudian hari karna lokasinya cukup dekat dengan sejumlah rumah warga,” kata Novi.
Pansus kata Ketua DPC PKB Kabupaten Karimun itu juga akan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karimun dalam hampir setiap kegiatan Pansus nantinya.
Paripurna itu turut dihadiri Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan sejumlah perwakilan masyarakat Kecamatan Meral Barat. (mk/red)
