Tanami Sawit di Area DAS Konsesi PTPN V Kebun Sei Galuh, Diduga Ada Peran Orang Dalam?

oleh -16 views

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com
Meski ada ketentuan yang mengatur tentang penggunaan Kawasan Daerah Aliran Sungai, hal itu sepertinya diduga sengaja dikesampingkan oleh oknum-oknum pihak PTPN V.  Demikian disampaikan Fredy H Ketua DPD LSM PERKARA kepada www. WahanaIndoNews.Com, Selasa (11/2/2020) di Pekan baru.

Fredy mengatakan, dari hasil investigasi lapangan Team DPD LSM PERKARA Provinsi Riau sejak bulan November, Desember Tahun 2020 dan bulan Januari Tahun 2021 terkait dengan pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di dalam Konsesi HGU PT.PN V Kebun Sei.Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.

Dalam investigasi tersebut, didukung dengan Dokumentasi lapangan seperti foto Kebun Kelapa Sawit yang baru saja ditanam hingga ke bibir Sungai. Terutama Bibit Pohon Kelapa Sawit yang di tanami tepat mulai dari bibir Sungai Tapung di kasawan Jalan dan Jembatan keluar masuk dari kantor Kebun Sei.Galuh.

Penanaman Kelapa Sawit ini, tanpa jarak dari bibir Sungai Tapung. Dari lahan kebun hingga ke bibir Sungai sekitar kurang lebih 100 meter. Diduga kuat, pengelolaan kebun di kawasan DAS ini melibatkan oknum baik mantan Karyawan maupun Karyawan aktif PTPN V Sei.Galuh.

Sebagaimana informasi dari keterangan sumber dipercaya dari PTPN V Kebun Sei.Galuh saat memberikan keterangan kepada Team LSM PERKARA Riau bulan Januari 2021 lalu bahwa, pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS adalah para Karyawan aktif dan eks Karyawan Kebun Sei.Galuh.

Dikatakan sumber itu, seharusnya pihak Pimpinan maupun manajemen PTPNV dari kantor Pusat di Pekanbaru, mengambil tindakan tegas untuk menindaklanjuti masalah ini. Apa lagi kebun Sawit yang dikelola berada di dalam kawasan HGU PTPNV sendiri, atau jangan-jangan ada setoran ke oknum yang ada di Pusat?

Dusebutkan, Tem LSM PERKARA Riau telah menemui Asum Kebun Sei.Galuh, Yusdi Hadi untuk mengambil keterangan terkait pengelolaan DAS oleh oknum tertentu. Ketika itu, Yusdi menegaskan bahwa larangan untuk tidak dikelola DAS benar adanya, namun para oknum itu tidak mengindahkannya.

Berikutnya, team kembali turun untuk menemui Manejer Kebun, namun Asum beralasan, tidak bisa menerima kedatangan team, karena sedang mendampingi Kadis Kehutanan Riau dan Kadis DLHK Riau yang sedang melakukan Sidak lapangan. Saat ditanya ke’esokan harinya kepada Asum Yusdi, apa hasil dari Sidak lapangan oleh Dishut dan DLHK Riau? Namun Yusdi tidak mau memberikan keterangan apa pun.

Sedangkan batas penanaman Kelapa Sawit sesuai aturan, harus diberi jarak dari bibir Sungai sepanjang 50 meter (kiri-kanan) Sungai. Justeru yang terjadi di Kebun PTPNV Sei.Galuh, tidak ada jarak dari Sungai. Keterangan sementara dari Asum Sei.Galuh, kurang lebih luas DAS 4.500 meter per segi dan sebagian sedang dikelola oleh oknum.

Pada bulan Januari 2021 lalu, Ketua LSM PERKARA Riau melalui Team LSM PERKARA Riau kembali menjumpai Manajer Kebun PTPNV Kebun Sei.Galuh, Manalu. Namun sangat disayangkan, meski pun Manejer ada di tempat, tapi tidak bersedia menemui team dengan alasan sedang mengikuti rapat bersama manajemen Kebun Sei.Galuh. Akhirnya team kembali ke Pekanbaru tanpa mendapatkan keterangan Manejer.

Diduga salah satu Karyawan PTPN V aktif yang turut mengelola DAS Kebun Sei.Galuh berinisial, HR. Hingga saat ini, HR masih menggarap kawasan DAS yang berada di dalam konsesi HGU PTPN V. Bukan hanya HR, tetapi sesuai keterangan dari salah satu Karyawan bahwa, beberapa Karyawan aktif dan pensiunan juga terlibat menggarap Kawasan DAS itu.

“Ada apa dengan oknum Pimpinan serta manajemen PTPN V hingga membiarkan penggarapan DAS ini berlarut-larut, apakah pengelolaan DAS itu tidak melanggar hukum serta tidak menimbulkan kerugian Negara? Sebab DAS yang dimaksud adalah Lahan milik Negara yang harus dilestarikan dengan ditanami pepohonan atau tanaman keras, bukan Kelapa Sawit. Kiranya ini menjadi perhatian kita bersama,” tegas Fredy kepada wahanaindonews.com.

Fredy menambahkan, terkait dengan pembebasan lahan di kawasan DAS konsesi HGU yang saat ini digarap beberapa oknum Karyawan baik yang aktif maupun eks Karyawan, seharusnya itu tidak perlu dilakukan oleh PTPN V karena DAS tetap dijaga dan dilestarikan. “Ada apa dengan PTPN V membebaskan sebagian kawasan DAS, ini kepentingan siapa, apakah DAS tersebut dijadikan Kebun Inti?,” tanya Fredy.

Kasubbag Legal Aset PTPN V Riau, Jonson Apri Alam, SH yang dikonfirmasi awak media di kantor PTPN V Riau, Rabu (10/2/2021) mengatakan, DAS yang berada di dalam konsesi PTPN V benar memang dikelola oleh sejumlah oknum karyawan PTPN V, meski sudah dilarang namun tidak mengindahkannya.

Seharusnya, kata Jonson, kawasan DAS tidak boleh dikelola, apa lagi ditanami Sawit. Sebab PTPN V sudah ada RSPO, kalau saja ini ketahuan dengan RSPO, maka semua tanaman lunak atau yang bukan tanaman keras di kawasan DAS harus ditebang.

“Sebelumnya Direksi telah menerbitkan surat larangan di Kebun PTPN V Sei.Galuh agar kawasan DAS di dalam konsesi HGU PTPN V tidak diolah atau digarap secara illegal. Sebab apa pun kondisinya tidak bakalan dikeluarkan Izin-nya. Kantor Pusat PTPN V meminta agar Unit Kebun Sei.Galuh segera melaporkan ini ke Pemerintah untuk segera dilakukan tindakan tegas,” kata Jonson.

Jonson menambahkan bahwa, DAS saat ini seluas 106 Hektar dan 29,5 Hektar di antaranya telah dibebaskan. “Dahulu saat pembukaan kebun pada tahun 1995, kawasan DAS sudah disiapkan 50 meter kiri-kanan Sungai, sekarang justeru malah terjadi penanaman hingga ke bibir Sungai, ini sudah tidak benar. Kita tunggu laporan Unit Kebun Sei.Galuh ke Pemerintah,” pungkas Jonson.

Sebelumnya pihak DLHK Kampar dan DLHK Riau, termasuk Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan yang berkali-kali dilakukan upaya konfirmasi, namun selalu tidak berada di tempat, seakan bungkam dan membiarkan hal ini terjadi. Apakah ada unsur kepentingan oknum Dinas terkait, publiklah yang akan menilainya? (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *