Corporate Secretary Bright PLN Batam Kishartanto Purnomo Putro : “Apresiasi Atas Koreksi Dinas ESDM Kepri Soal Gardu Illegal”

oleh -108 views
Ket poto: Corporate Secretary Bright Pln Batam Kishartanto Purnomo Putro

Batam.WahanaIndoNews

Merebaknya rilis Dinas ESDM Kepri seputar adanya seribuan gardu listrik di Batam yang tak memenuhi “aturan main” membuat sejumlah praktisi kelistrikan Propinsi Kepri merasa prihatin.

Mereka menyayangkan adanya hak tersebut diatas.Dan berharap bisa duduk bersama mendiskusikan hal tersebut diatas.Agar tak merusak citra pelayanan kelistrikan di Kepri ini khususnya.

Temuan sejumlah 1271 gardu illegal jadi sorotan insan organisasi Kelistrikan Kepri.

Para Pengiat Kelistrikan Batam Diskusi Bersama Awak Media

Penggiat atau praktisi kelistrikan menginginkan agar dapat dibawa ke ruang diskusi dan rembug bersama.Dan mendudukkan persoalan ini dengan lurus dan jujur serta tak ada lagi konflik interest diantara pemerintah dan pelaku penedia jasa kelistrikan.

Saling memberi masukan sehingga soal gardu yang disebut oleh Dinas ESDM Kepri dimana sebagai
temuan Inspekturat Ketenagalistrikan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, yang mana menyebut bahwa ada sejumlah 1271 unit gardu listrik milik PT Bright PLN Batam adalah illegal menjadi bisa diluruskan.

Disebutkan bahwa illegal artinya belum memenuhi aspek tehnis yang jelas menurut aturan yang ada.Misalnya dalam pendiriannya; soal izin dan efek keamanan juga.

Begitulah inti sharing yang hangat bersama Ketua AKLI Kepri Rivarizal dan Ketua PAKKLINDO Ir.Mustava MM serta Ketua AKLINDO Jon Hakim di Mitra 2 Cafe Batam Center hari ini Selasa (06/10/2020).

Praktisi dan pengamat serta pelaku kelistrikan di Kepulauan Riau ini dalam perbincangan dengan insan persmedia ramah-tamah atau coffee morning itu merasa terpanggil untuk berbicara ke publik agar konotasi negatif soal illegal itu bisa diatasi bersama.

“Sepenggal cerita gardu illegal ini di masyarakat akan mengganggu juga bila tidak disikapi. Katakanlah bahwa apabila ini benar. Namun jika belum dapat apa kriteria buruk tersebut,maka akan menjadi tanda tanya besar saja. “Barometer ESDM Kepri menilai itu seperti apa,” ujar Rivarizal setengah bertanya didampingi kedua rekan praktisi keenergilistrikan Kepri itu.

“Serasa prihatin mengenai hal tersebut. Tapi ya begitulah, ketentuan itu yang dikatakan pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM Kepri, kami tak bisa buat apa.”

“Kami berharap jika mau bisa dirundingkan dengan semua yang terkait disini,tak akan terjadi hal tersebut diatas,” ujar mereka senada.

Soal ini sebenarnya bisa diatasi jika saja yang berhak dan berwenang misalkan Bright PLN Batam lalu pihak kontraktor listrik atau ketenagalistrikan bersama saling mendukung akan ada solusi demi kepentingan pelanggan listrik.

“Jangan saling merendahkan, tapi mengedepankan kebersamaan dalam mencari solusi,” kata Ir.Mustava MM.

“Ini bisa kita atasi, jika masyarakat kelistrikan dapat duduk bersama, kontraktor, PLN Batam dan ESDM Kepri menghilangkan ego dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” tuturnya.

Disebutkan bahwa penerapan UU No.30/2009 Tentang Kelistrikan adalah merupakan tanggung jawab bersama.

Oleh karenanya mereka berkeinginan ESDM dan PLN dapat lebih melibatkan kontraktor apabila ada yang akan diputuskan.

Pada bagian lain, Sertifikasi Laik Operasi atau SLO misal, mereka berharap Dinas ESDM Kepri lebih objektif. Tak anggap remeh, semisal terlihat adanya kegiatan giat di lingkungan pemerintah provinsi dan kota yang mengabaikan UU No 30/2009 tersebut.

Dalam pemantauan kami misalnya, pada proyek-proyek lampu lampu penerangan jalan umum, gardu yang ada di lingkungan pemerintah, tampaknya kami ragukan soal aturan kelistrikan.

Semestinya mengikuti dan patuh terhadap UU Kelistrikan. Kami agak nampaknya belum tentu ikut regulasi yang ada.
Karena Konsultan Perencana belum sah memiliki Izin Usaha Penunjang Jasa Ketenagalistrikan ( IUJKTL), ujar mereka senada.

“Layaknya sebuah ungkapan, semut di seberang pulau nampak, gajah dipelupuk mata tak nampak ungkapan ini pantas disematkan kepada Dinas ESDM Kepri. Janganlah kita langsung menuding, sebaiknya kita duduk bersama mencari solusi, bukan dengan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan komsumsi publik, seolah-olah ini pesanan pihak tertentu” katanya.

“Dalam hal ini sikap organisasi atau Asosiasi berharap, pemerintah mau mengedepankan sharing bersama dan memecahkan masalah,tanpa masalah,”harap pelaku kelistrikan yang sudah dianggap senior di Kepri ini, seraya mengungkapkan akan mengintensifkan pertemuan dengan persmedia di Batam dan Kepri.

Hal ini akan sejalan dengan apa yang diidam-idamkan oleh masyarakat tentang keterbukaan publik serta para pelanggan kecil menengah dan besar.

Sementara itu,
ketika dikonfirmasi kepada Bright PLN Batam melalui statement resmi Corporate Secretary bright PLN Batam, Kishartanto Purnomo Putro mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendri selaku Kepala Dinas ESDM yang telah berkenan memberikan koreksi kepada Bright PLN Batam.

“Selanjutnya kami akan cross check dan akan kami tindaklanjuti serta segera kami laporkan kepada Dinas ESDM Pemprov Kepri pada kesempatan pertama,” ujarnya menanggapi hal tersebut.
(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *