wahanaindonews.com, Natuna – Pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Natuna. Hingga saat ini, empat puskesmas di daerah tersebut belum memiliki tenaga dokter gigi.
Keempat fasilitas kesehatan itu berada di Puskesmas Batubi, Bunguran Selatan, Sedanau dan Pulau Tiga.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Nara Grace, di ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Senin, 28 September 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansyah, menjelaskan kondisi tersebut bukan berarti kebutuhan dokter gigi di empat wilayah tersebut tidak ada. Kebutuhan pelayanan tetap diperlukan, namun pemenuhan tenaga menghadapi kendala pada mekanisme penempatan.
Menurutnya, pola penempatan tenaga kesehatan saat ini mengalami perubahan. Calon tenaga kesehatan terlebih dahulu diberikan pilihan dan ditanya mengenai kesediaan untuk ditempatkan di lokasi tertentu.
“Sekarang ditanya dulu kesediaannya. Kalau tidak ada yang bersedia memilih lokasi tersebut, akhirnya puskesmas tetap kosong,” ujar Hikmat.
Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri bagi Natuna yang memiliki karakter wilayah kepulauan. Penempatan tenaga kesehatan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan formasi, tetapi juga menyangkut akses menuju lokasi, transportasi antarpulau serta fasilitas pendukung di tempat tugas.
Hikmat membandingkan mekanisme tersebut dengan pola penempatan sebelumnya. Pada sistem terdahulu, pemerintah pusat dapat menentukan penempatan tenaga kesehatan sehingga kebutuhan tenaga di daerah lebih mudah diarahkan sesuai kekosongan yang ada.
“Kalau sistem yang dulu tidak diubah, mungkin persoalan seperti ini tidak terjadi,” katanya.
Menurut Hikmat, karakter wilayah Natuna perlu menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Kondisi puskesmas yang berada di wilayah perkotaan tentu berbeda dengan puskesmas yang berada di kawasan pulau atau daerah yang membutuhkan perjalanan laut untuk menjangkaunya.
Dampaknya dirasakan masyarakat. Ketika dokter gigi tidak tersedia di puskesmas setempat, warga yang membutuhkan pelayanan harus mencari layanan alternatif di fasilitas kesehatan lainnya.
Bagi masyarakat di wilayah dengan keterbatasan transportasi, perpindahan tersebut dapat menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani. Kehadiran unsur legislatif dalam pembahasan itu menunjukkan persoalan pemenuhan tenaga kesehatan menjadi perhatian lintas sektor.
Pemkab Natuna kini menghadapi kebutuhan untuk mencari titik temu antara kebijakan penempatan tenaga kesehatan secara nasional dengan kondisi geografis daerah.
Bagi daerah kepulauan seperti Natuna, pemerataan tenaga medis bukan hanya soal berapa jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga bagaimana tenaga tersebut dapat hadir di fasilitas kesehatan yang berada paling dekat dengan masyarakat.
Empat puskesmas yang belum memiliki dokter gigi tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa ketersediaan tenaga kesehatan dan akses pelayanan masih menjadi tantangan yang harus dicarikan solusi.
Pemenuhan dokter gigi di Batubi, Bunguran Selatan, Sedanau dan Pulau Tiga diharapkan dapat dilakukan dengan tetap mempertimbangkan karakter geografis serta kebutuhan pelayanan masyarakat di masing-masing wilayah. (Remon)
