wahanaindonews.com, Natuna – Persoalan air bersih di Kabupaten Natuna ternyata tidak hanya terjadi ketika air tak mengalir ke rumah pelanggan. Di balik keran, terdapat jaringan perpipaan yang membentang di kawasan hutan dan pegunungan dengan kondisi sejumlah infrastrukturnya sudah berusia puluhan tahun.
Hal itu ditemukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Natuna saat melakukan peninjauan langsung ke sumber air dan jaringan perpipaan Perumda Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna, Minggu, 20 September 2026.
Ketua Umum HMI Cabang Natuna, Fergiawan, bersama 10 pengurus HMI ikut dalam perjalanan tersebut. Mereka didampingi enam pegawai Perumda untuk melihat langsung kondisi sumber air, jaringan pipa, bak penampungan hingga fasilitas pompa.
Rombongan menuju kawasan Bukit Berangin. Setelah melewati Embung Sebayar menggunakan kendaraan, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama lebih dari dua jam menuju salah satu sumber mata air.
Dalam perjalanan, HMI menemukan sejumlah jaringan pipa yang kondisinya sudah tidak ideal. Bahkan, terdapat pipa yang harus diikat menggunakan tali ke dahan pohon agar tetap bertahan pada posisinya.
Menurut penjelasan pegawai Perumda yang mendampingi rombongan, sebagian pipa tersebut telah digunakan lebih dari 25 tahun.
Kondisi itu menjadi perhatian HMI karena jaringan perpipaan merupakan bagian penting dalam memastikan air dari sumber dapat sampai ke pelanggan.
“Kalau kita melihat langsung ke lapangan, persoalannya memang tidak sesederhana air macet atau air tidak mengalir. Ada persoalan sumber air baku, jaringan perpipaan, fasilitas penampungan, pompa, sampai usia infrastruktur yang harus diperhatikan,” kata Fergiawan.
Bukan Sekadar Persoalan Perumda
Fergiawan menilai persoalan pelayanan air bersih tidak seluruhnya dapat dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Nusa.
Menurutnya, Perumda memiliki fungsi utama sebagai operator pelayanan. Sementara pembangunan infrastruktur berskala besar, peningkatan kapasitas jaringan, penyediaan sumber air baku maupun peremajaan aset membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
“Perumda itu operator. Mereka menjalankan pelayanan sehari-hari. Tetapi kalau kita bicara pembangunan infrastruktur besar, jaringan induk, sumber air baku, peningkatan kapasitas, atau peremajaan aset yang membutuhkan anggaran besar, tentu tidak bisa semuanya dibebankan kepada Perumda dari hasil penjualan air kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pemilik modal daerah memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan sistem penyediaan air minum dilakukan secara bertahap.
Hal tersebut, kata dia, termasuk pembangunan jaringan utama, fasilitas penampungan, penyediaan sumber air baku hingga peremajaan jaringan yang sudah berusia tua.
Debit Air dan Kebocoran Jaringan
Persoalan infrastruktur tersebut menjadi semakin penting karena gangguan distribusi air bersih telah berulang terjadi di Natuna.
Pada 2026, Perumda beberapa kali menerapkan sistem distribusi bergilir akibat kondisi debit air baku. Bahkan, pada Agustus 2026 Perumda menyiapkan mobil tangki bagi pelanggan yang belum memperoleh aliran sesuai jadwal.
Di sisi lain, persoalan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan air baku.
Fergiawan juga menyoroti kondisi jaringan distribusi. Sebelumnya, pihak terkait menyebut revitalisasi seluruh jaringan pipa distribusi membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar.
Direktur Perumda juga menyebut tingkat kebocoran jaringan distribusi diperkirakan mencapai 30 hingga 40 persen berdasarkan audit BPKP.
Artinya, persoalan air bersih Natuna memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yakni ketersediaan air baku dan kemampuan infrastruktur untuk membawa air tersebut hingga ke rumah pelanggan.
HMI Soroti RISPAM
HMI juga mendorong agar Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Natuna tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Fergiawan meminta pemerintah daerah menerjemahkan dokumen tersebut ke dalam program pembangunan yang memiliki skala prioritas, kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan serta target pelaksanaan yang jelas.
“RISPAM jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Kalau memang sudah ada kebutuhan dan arah pembangunan sistem air minum, harus ada tahapan yang jelas untuk merealisasikannya,” katanya.
Menurutnya, pembangunan sistem air bersih harus dilakukan dari hulu hingga hilir.
Sumber air baku harus dijaga, fasilitas pengambilan air diperkuat, jaringan transmisi ditingkatkan, pipa tua diremajakan, sementara fasilitas penampungan dan pompa harus dipastikan mampu bekerja secara berkelanjutan.
Apresiasi Pegawai Perumda
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, HMI memberikan apresiasi kepada para pegawai Perumda yang tetap berupaya mempertahankan jaringan agar pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti.
Fergiawan mengaku melihat langsung bagaimana petugas berusaha menjaga jaringan yang sudah berusia cukup tua.
“Kita mengapresiasi pegawai Perumda yang masih berusaha mempertahankan jaringan yang ada. Tetapi jangan sampai kreativitas petugas di lapangan justru menjadi alasan untuk membiarkan infrastruktur yang sudah tua terus digunakan,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun prioritas pembangunan infrastruktur air bersih secara realistis dan bertahap sesuai kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran.
“Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan air bersih di Natuna, jangan hanya memperbaiki yang terlihat di hilir. Hulu dan infrastrukturnya juga harus dibenahi. Pemerintah daerah harus hadir membangun sistemnya, sementara Perumda menjalankan pelayanan sebaik mungkin,” tutur Fergiawan.
Peninjauan HMI tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan air bersih Natuna bukan hanya mengenai ada atau tidaknya air di sumber.
Air harus melalui perjalanan panjang dari kawasan hutan, jaringan perpipaan, fasilitas penampungan hingga sistem distribusi sebelum akhirnya sampai ke rumah masyarakat.
Karena itu, pembenahan pelayanan air bersih membutuhkan perhatian terhadap seluruh mata rantai sistem, bukan hanya ketika air berhenti mengalir di keran pelanggan. (Remon)
Editor: Patar
