wahanaindonews.com, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Senin, 3 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Kepulauan Riau di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi sebagai daerah kepulauan.
Dalam arahannya, Ansar menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bank Indonesia, Bulog, Badan Karantina, dan seluruh instansi terkait. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program seperti gerakan pasar murah, peningkatan produksi pangan lokal, hingga pengendalian distribusi komoditas strategis.
Menurut Ansar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Kenaikan harga, kata dia, akan mengurangi daya beli masyarakat dan berdampak terhadap kesejahteraan.
“Karena itu, pemerintah pusat bersama seluruh pemerintah daerah secara rutin melakukan evaluasi perkembangan inflasi setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Ansar menjelaskan, Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga karena merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau. Kondisi tersebut membuat distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok memerlukan perhatian khusus agar tidak memicu kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kepulauan Riau pada periode terakhir tercatat sebesar 4,24 persen. Angka tersebut masih berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan rentang toleransi ±1 persen.
“Karena Kepri bukan daerah penghasil berbagai komoditas pangan, maka kita harus terus memperkuat komunikasi dan sinergi melalui TPID. Setiap faktor penyebab inflasi harus kita identifikasi dan ditangani bersama secara cepat dan tepat,” kata Ansar.
Ia juga mengingatkan bahwa penyebab inflasi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, pemerintah diminta fokus melakukan intervensi terhadap komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga. (Wikler)
Editor: Patar
