wahanaindonews.com, Natuna – Kepala Fuel Terminal Pertamina Natuna, Pranoto, kembali menegaskan bahwa stok Biosolar di Fuel Terminal Natuna dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul keluhan masyarakat terkait sempat kosongnya Biosolar di sejumlah SPBU di Ranai, di antaranya SPBU Simpang RSUD, SPBU depan Kantor Kementerian Agama, dan SPBU Jemengan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pranoto menjelaskan bahwa kekosongan Biosolar di SPBU tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan pasokan dari Fuel Terminal. Menurutnya, setiap SPBU memiliki kuota penyaluran yang harus dikelola oleh masing-masing pengelola.
“Misalnya satu SPBU mendapat kuota 30 kiloliter. Kuota itu harus diatur penggunaannya. Kalau dalam beberapa hari permintaan meningkat dan pembelian lebih banyak dari biasanya, stok di SPBU bisa lebih cepat habis,” jelasnya saat dikonfirmasi Rabu, 8 Juli 2026.
Ia menerangkan, selama kuota SPBU masih tersedia, pengelola dapat kembali mengambil pasokan Biosolar dari Fuel Terminal. Namun, apabila kuota bulanan telah habis lebih cepat akibat tingginya penyaluran, maka SPBU berpotensi mengalami kekosongan hingga alokasi berikutnya.
Pranoto mengatakan, berdasarkan pemantauan Pertamina, pelayanan pengisian Biosolar di SPBU telah kembali berjalan sejak Minggu.
“Dari hari Minggu sudah ada pelayanan. Senin ada, dan hari ini juga masih ada,” ujarnya.
Meski demikian, Pranoto menilai penyebab cepat habisnya stok di SPBU perlu dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi tersebut bisa dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat maupun faktor lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Ia juga menyinggung adanya praktik pelansir yang berpotensi mempercepat habisnya stok BBM subsidi apabila tidak diawasi dengan baik.
“Kalau ada pelansir yang membeli berulang-ulang, tentu stok bisa lebih cepat habis. Karena itu perlu pengawasan bersama,” katanya.
Pranoto menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi bukan hanya menjadi tanggung jawab Pertamina, tetapi juga melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, masyarakat, dan konsumen.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran, pengawasannya menjadi tanggung jawab bersama. Dari Pertamina sendiri ada mekanisme pembinaan dan sanksi internal apabila terbukti terjadi pelanggaran,” tegasnya.
Terkait penyebab sempat kosongnya Biosolar di sejumlah SPBU, Pranoto menyebut hal tersebut merupakan ranah pengelola SPBU karena berkaitan dengan operasional dan pengelolaan kuota di masing-masing SPBU.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh keterangan dari pihak pengelola SPBU terkait penyebab sempat kosongnya Biosolar. Konfirmasi kepada pihak SPBU akan dilakukan pada kesempatan berikutnya guna melengkapi informasi agar pemberitaan tersaji secara utuh dan berimbang. (Remon)
Editor: Red
