Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan terus menindaklanjuti penyelesaian persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan TNI AL di wilayah Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui rapat perkembangan pendataan ulang bangunan masyarakat yang berada di atas lahan TNI Angkatan Laut.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bintan, Roby Kurniawan bersama perwakilan TNI Angkatan Laut, pihak terkait serta tokoh masyarakat, Rabu, 13 Mei 2026.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Penanganan Sengketa Lahan TNI dan Masyarakat di wilayah Tanjung Uban yang sebelumnya digelar bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia pada awal April 2026.
Roby menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah menerbitkan Keputusan Bupati Bintan Nomor 1070/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pendataan Ulang Bangunan Masyarakat Tanjung Uban di atas Tanah TNI Angkatan Laut di Kecamatan Bintan Utara.
Berdasarkan hasil sementara inventarisasi yang dilakukan selama April 2026, tercatat sebanyak 475 kepala keluarga dan bangunan di wilayah Kelurahan Tanjung Uban Kota telah masuk dalam pendataan. Tim saat ini masih melanjutkan proses inventarisasi di wilayah lainnya, termasuk Kecamatan Tanjung Uban Selatan.
“Tadi kita bahas hasil sementara perkembangan inventarisasi data KK dan bangunan. Ini tindak lanjut dari rakor di Kemenko Polkam kemarin, kita punya waktu dua bulan untuk mendata semuanya,” ujar Roby.
Pendataan tersebut melibatkan tim internal pemerintah daerah, TNI AL, unsur kecamatan dan kelurahan hingga masyarakat secara langsung. Selain rumah warga, inventarisasi juga mencakup fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, sekolah serta kantor pemerintahan.
Menurut Roby, langkah pendataan ini menjadi harapan bersama untuk mencari titik terang atas persoalan yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun tersebut.
“Ini jadi harapan kita semua, histori sejak lebih dari 30 tahun lalu perlahan bisa kita lihat titik terangnya dan kita selesaikan satu persatu. Prinsip utamanya tetap akan mengedepankan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.
Roby juga mengingatkan seluruh tim pendataan agar tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat selama proses berlangsung. Selain menghormati aset negara, menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan masyarakat juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. (Ros)
Editor: Juliadi
