wahanaindonews.com, Natuna – Suasana serius menyelimuti ruang rapat di jantung pemerintahan daerah, Selasa, 14 April 2026. Di Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Ranai, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026.
Rapat tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan mencerminkan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Yang kita bahas hari ini adalah hal-hal yang sangat diperlukan masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menekankan, inflasi di Natuna bukan hanya angka statistik, tetapi nyata dirasakan warga melalui kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai, hingga beras di pasaran.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa harga sembako di Natuna sangat bergantung pada distribusi laut.
Kepala Disperindagkop Natuna, Marwan, menyampaikan hasil survei bersama Satgas Polres yang menunjukkan fluktuasi harga sangat dipengaruhi oleh kedatangan kapal logistik.
“Ketika kapal datang, harga cenderung turun. Namun saat terjadi keterlambatan, harga bisa naik hingga rata-rata Rp2.000 per kilogram untuk komoditas seperti minyak goreng, cabai, dan bawang,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras. Dalam temuan saat operasi pasar, harga beras bahkan mengalami kenaikan hingga Rp2.000 per karung. Meski terlihat kecil, angka tersebut cukup berdampak bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Selain jalur laut, persoalan transportasi udara turut menjadi perhatian. Bupati Cen Sui Lan mengakui keterbatasan akses penerbangan serta tingginya harga tiket membuat distribusi alternatif menjadi sulit.
“Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Pemerintah daerah pun dituntut untuk tidak hanya mengidentifikasi persoalan, tetapi juga menghadirkan langkah konkret yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Kehadiran perwakilan Bank Indonesia dalam rapat tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi Pemkab Natuna untuk menyampaikan kondisi riil daerah.
Inflasi di wilayah perbatasan memiliki karakteristik berbeda, dipengaruhi faktor geografis, keterbatasan distribusi, serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah.
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD, Bulog, Pertamina hingga BPS. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi memerlukan sinergi lintas sektor.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, satu hal menjadi sorotan utama, masyarakat Natuna membutuhkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung.
Sebab di wilayah perbatasan seperti Natuna, inflasi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan menyangkut kebutuhan sehari-hari dan keberlangsungan hidup masyarakat. (Remon)
Editor: Juliadi
