Tanjungpinang – Kabar rencana hengkangnya Garuda Indonesia dari Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang terus menjadi perbincangan hangat publik hingga hari ini.
Informasi tersebut memantik perhatian berbagai kalangan, termasuk legislatif dan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin SE., MM., menilai jika maskapai pelat merah itu memang mengalami kerugian di rute Tanjungpinang, maka sebaiknya dilakukan penyesuaian strategi.
“Saya kira kalau merugi, baiknya pamit tukar dengan maskapai Citilink saja, biar harga terjangkau dan tidak semakin merugi BUMN,” ujar Wahyu, Kamis, 29 Januari 2026.
Menurutnya, ketika kondisi ekonomi dan kunjungan wisatawan ke Tanjungpinang kembali ramai, Garuda dapat mengajukan kembali pembukaan rute tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Pulau Bintan agar lebih maju dan mampu bersaing dengan Batam.
Wahyu menilai Bintan memiliki potensi besar di sektor pariwisata internasional, namun belum didukung penguatan sektor industri lainnya.
Ia mendorong pengembangan industri pelabuhan logistik internasional di kawasan Galang Batang serta optimalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Batu Duyung Kijang.
“Mengingat Singapura sudah ramai dan Batam juga padat, jika dibangun di Bintan akan lebih baik untuk arus keluar masuk barang. Otomatis maskapai Garuda beroperasi kembali dan maskapai lainnya tambah banyak lagi,” katanya optimistis.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyatakan pihaknya siap melakukan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan keterisian kursi (load factor) penerbangan Garuda yang saat ini berada di kisaran 70 persen agar meningkat menjadi 80 persen.
“Kita dari Pemerintah Provinsi Kepri siap mendukung langkah itu,” ujar Ansar.
Upaya tersebut di antaranya dengan memperbanyak event di Tanjungpinang dan Bintan agar wisatawan masuk ke Kepri melalui Bandara RHF.
Selain itu, Pemprov juga akan menyesuaikan Standar Satuan Harga (SSH) bagi pegawai di lingkungan Pemprov dan Pemko Tanjungpinang agar dapat menggunakan Garuda untuk perjalanan dinas.
“Kita imbau juga kepada pegawai di Tanjungpinang dan Bintan agar naik Garuda dan berangkat lewat Bandara RHF, jangan lewat Batam,” tegasnya.
Ansar berharap Garuda tetap memberikan perhatian serius dan terus melayani rute dari dan ke Tanjungpinang, mengingat ibu kota Provinsi Kepri berada di kota tersebut.
Di sisi lain, General Manager Bandara RHF Tanjungpinang, Mohamad Setiadi Dermawan, menegaskan bahwa informasi hengkangnya Garuda sejauh ini masih bersifat lisan.
“Kabar ini baru disampaikan pihak Garuda secara lisan ke kami,” jelas Setiadi.
Berdasarkan penyampaian tersebut, Garuda disebut-sebut terakhir melayani penerbangan rute Tanjungpinang-Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026. Namun pihak bandara masih menunggu surat resmi tertulis dari maskapai.
“Kami belum tahu secara pasti apa alasan Garuda tidak terbang lagi ke Tanjungpinang. Dugaan sementara mungkin alasan operasional,” lanjutnya.
Saat ini, Garuda melayani penerbangan tiga kali dalam sepekan dari RHF, sementara Citilink empat kali dalam sepekan. Jika Garuda benar-benar berhenti beroperasi, maka Citilink direncanakan akan melayani penerbangan setiap hari.
Setiadi mengakui, jika Garuda tidak lagi beroperasi di RHF, maka pendapatan PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara berpotensi menurun karena pergerakan pesawat menjadi sumber utama pendapatan. Meski demikian, ia memastikan pelayanan kepada penumpang tetap optimal.
Ia juga menambahkan, keberadaan Garuda di suatu bandara memiliki nilai kebanggaan tersendiri bagi daerah atau provinsi.
Reaksi juga datang dari masyarakat. Daeng, warga Tanjungpinang, khawatir absennya Garuda akan berdampak pada kunjungan pengusaha dan wisatawan.
“Jika bandara RHF Tanjungpinang tidak dilayani Garuda lagi, maka pengusaha dan wisatawan tidak lagi ke Tanjungpinang. Biasanya bos-bos besar naik Garuda,” ujarnya.
Ia berharap Pemprov Kepri dapat segera berkoordinasi dengan pihak maskapai atau mencari solusi alternatif agar konektivitas udara di ibu kota provinsi tetap terjaga dan roda ekonomi Tanjungpinang serta Bintan tidak terdampak signifikan. (Ham)
Editor: Sarwanto
