wahanaindonews.com, Karimun – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli, Ph.D melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun, Rabu, 8 Januari 2023.
Kunjungannya dalam rangka memastikan kesiapan sebagai tuan rumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tahun 2023 yang direncanakan digelar pada September 2023 yang peresmiannya oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli, Ph.D dengan didampingi Gubernur Kepulauan Riau Amsar Ahmad dan Bupati Karimun Aunur Rafiq secara simbolis menyerahkan Sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat di gedung Nasional Tanjung Balai karimun, Kabupaten karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
Seperti diketahui bahwa Reforma Agraria sebagai program strategis nasional memiliki peranan penting dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Implementasi program reforma agraria harus dapat menjunjung tinggi nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antar warga dan dapat memegang teguh keadilan sosial. Dan untuk itu pemerintah telah berkomitmen melakukan penyelesaian legalisasi aset wilayah perbatasan sebagai upaya penegakan Kedaulatan NKRI dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Wamen ATR/BPN Raja Juli, Ph.D mengatakan, GTRA Summit ini merupakan suatu forum yang dilaksanakan baik dilevel Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota guna menyelesaikan banyaknya konflik pertanahan yang terjadi.
GTRA Summit sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, akan terus didorong dengan kerja kolaboratif salah satunya melaui optimalisasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Secara fakta tata pengelolaan tanah di negeri ini Raja Perijinannya banyak, dari 64 % Kawasan hutan dan hanya 34 persen adalah APL yang dikelola ATR/BPN. Negeri yang konon katanya negeri pertanahan jumlah tanah yang dikelola oleh ATR/BPN jauh lebih kecil i wkuantitas dan lebih banyak dikelola oleh rezim-rezim seperti Rezim Pertambangan dan Rezim Perkebunan. Sehingga Bapak Ir.Joko Widodo menginginkan agar ego sektoral para pengelola tanah (Rezim) ini harus ditumbangkan karena merugikan rakyat.
“Dengan GTRA Summit ini diharapkan dapat terpecahkan permasalahan tanah sehingga penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah akan semakin baik kedepannya. Dan Insya Allah setelah kunjungan kerja ini, atas laporan Gubernur Kepri dan Bupati karimun yang menyampaikan bahwa karimun siap untuk menjadi tuan rumah GTRA Summit tahun 2023 ini akan saya sampaikan ke bapak presiden dan Menteri ATR/BPN,” tutup dia.
Sementara, Bupati Karimun bersama Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kerja Wamen ATR/BPN serta menegaskan bahwa Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik dan sangat siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan GTRA Summit tahun 2023.
“kami atas nama Pemerintah Daerah, dan masyarakat siap menyambut Bapak Presiden RI dan para peserta GTRA Summit tahun 2023 di Kabupaten Karimun,” ucapnya.(hariono)
Editor: SR
