Batam – Ketua DPRD Batam, Nuryanto meminta agar pemerintah memberikan kemudahan pengurusan PJTKI, sehingga bisa memfasilitasi angkatan kerja untuk bekerja secara prosedural di negara lain.
Sebab menurutnya, dari input data yang dihimpun dari berbagai pihak, semakin sulit pengurusan PJTKI maka akan semakin marak praktek Pekerja Migran Indonesia (PMI) non presedural.
“Bayangkan di Kepri ini hanya ada 4 perusahaan resmi dan aktif yang menyalurkan PMI prosedural ke luar,” ungkap Nuryanto usai RDP dengan stakeholders, Rabu, 2 November 2022.
Terkait laporan GP Ansor tentang adanya indikasi keterlibatan oknum, menurutnya Nuryanto, para pihak sudah mengklarifikasi tan tidak ada temuan. Apalagi selama ini selalu terungkap kasusnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar para oknum tidak bermain-main dalam hal penyaluran PMI, karena ini menyangkut nyawa orang dan nasib orang.
“Saya peringatkan para oknum jangan mencoba bermain-main dengan PMI, karena ini sangat beresiko,” tegasnya.
Dari laporan GP Ansor yang disampaikan ke DPRD Batam, setidaknya 21 kasus pengungkapan PMI non prosedural yang terjadi selama tahun 2022, yakni dari Januari hingga akhir.
Editor: SR
