oleh

RDPU Komisi I DPRD kota Batam Terkait Sertifikat Rumah Warga Perumahan Parisa

Pimpinan RDP di komisi I DPRD kota Batam Utusan Sarumaha, terkait keluhan warga perumahan Parisa Indah tentang sertifikat.

Wahanaindonews.com – Komisi I DPRD kota Batam adakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan sertifikat warga perumahan Parisa Indah RT, 01.02.03.04 & RW, 26, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pada Rabu (8/9/21), bertempat di ruang rapat komisi I, DPRD, Kota Batam.

Rapat RDPU komisi I, di pimpin oleh Utusan Sarumaha di dampingi Budi Mardianto dan Siti Nurlailah.

Turut hadir RDPU Komisi I DPRD kota Batam, diantaranya, kepala kantor OJK Kepri. Kapala DPM PTSP, Dir Pengelolaan Lahan Pertanahan BP Batam.

Kapala Badan Pertanahan Nasional Batam, pimpinan Bank Tabungan Negara, Camat Sagulung, Lurah Sungai Langkai, pimpinan PT Parisa Karya Prima, ketua RT & RW dan perwakilan warga.

Pimpinan RDPU Utusan Sarumaha, mengatakan bahwa terkait dengan sertifikat rumah warga di perumahan Parisa Indah yang di keluhkan warga tersebut diantaranya, konsumen telah melakukan pembayaran lunas ke perumahan Parisa. Saat warga mau mengambil sertifikat ke Bank BTN katanya belum ada.

Kemudian sertifikasi sudah lunas dan sudah di terima oleh warga tetapi sertifikat tersebut belum balik nama.

Kemudian permintaan dari deploper tentang biaya sertifikat dan pecah PL. Hal inilah sebagai pokok keluhan dari warga perumahan Parisa Indah. Ujarnya.

Dari RDPU yang kita lakukan bersama senada hal tersebut saya imbuhnya, sangatlah bangga, karena suasananya sangat mencair,

Namun dari keputusan terakhir yang di sampaikan oleh warga ke komisi I, tentunya akan dapat kita musyawarah kan sesuai dengan kesepakatan kita semuanya yang hadir.

Diantara kesepakatan bersama yang kita lakukan antara deploper (Parisa) dan warga
diantaranya adalah :

Pihak deploper dalam satu Minggu kedepannya akan memberikan laporan ke komisi I dan tembusan kepada RT/RW,.

Hal ini kita tidak ingin berkelanjutan, tentunya di mana ada hak di situ ada kewajiban. Tegas Sarumaha.

Tentunya dari komisi I berharap kepada deploper Parisa dapat menindak lanjuti keluhan-keluhan dari warga perumahan Parisa Indah itu sendiri.

Mudah-mudahan RDPU ini sudah ada titik terang dan dapat di selesaikan dengan baik.

Kemudian bagi intasi yang terlibat dalam proses pengambilan sertifikat warga perumahan Parisa Indah dapat bekerjasama untuk memberikan kelonggaran dan kemudahan kepada warga, khususnya kepada deploper Parisa, tutupnya. (Ramadan)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed