oleh

AMDAS Minta Bright PLN Batam Hormati Putusan Pengadilan

-Batam-41 views

wahanaindonews.com, Batam – Aliansi Masyarakat Terdampak SUTT (AMDAS) membantah bahwasanya pihak Bright PLN Batam telah memenangkan gugatan pembangunan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV.

Gugatan pembangunan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Gardu Induk Batu Besar-Gardu Induk Nongsa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 233/Pdt.G/2020/PN Btm.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Harian AMDAS, Suwito didampingi Ketua Umum M. Khotib, Sekretaris, Nurhaedah dan Bendahara, Edi Sucipto saat konferensi pers, di Cofee Centre, KDA, Batam Center, pada Minggu, 2 Mei 2021 malam.

Ketua Harian AMDAS, Suwito mengatakan, kita sudah melakukan gugatan kurang lebih satu tahun di Pengadilan Negri Batam, dan pada tanggal 22 April 2021 kemarin sudah keluar hasil putusan.

“Dari hasil putusan itu pihak Bright PLN Batam menyatakan memenangkan gugatan yang mana kita ketahui dalam putusan itu kedua-duanya ditolak, baik dari Provinsi maupun dari segi administrasi lainnya,” ucap Suwito.

Lanjut Suwito, eksepsi Bright PLN Batam pun ditolak. Yang kita sayangkan seorang Humas PLN Batam yang kita ketahui notabane orang hukum, seharusnya beliau berbicara berdasarkan kacamata hukum bukan berbicara berdasarkan kacamata kuda.

“Seharusnya beliau melihat amar putusan secara utuh buka setengah-setengah, karena kalau secara utuh beliau bisa memberikan informasi yang mencerahkan, tapi ini sebaliknya,” ungkap Suwito.

Untuk langkah selanjutnya dari AMDAS akan melakukan upaya banding ke Pengadilan Negeri Batam dan besok Insyaallah akan dimasukkan registernya di Pengadilan Negeri Batam.

“Kita ingin mengcounter dimana dari Humas PLN Batam sudah mengeluarkan statement membentuk opini ke masyarakat yang mana menyatakan bahwasanya pihaknya sudah memenangkan kasus ini, padahal kita ketahui dari amar putusan kedua belah pihak ditolak,” tegas Suwito.

Suwito menambahkan, jadi kita minta dari pihak Bright PLN Batam untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

“Kita tidak menginginkan kalau proses hukum sedang berjalan dari Bright PLN Batam ada mengerjakan pembangunan tapak tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dimana yang sebelumnya sempat terjadi kasus persekusi dan penganiayaan,” ucapnya.

“Saya menilai Humas Bright PLN Batam membaca amar putusan tidak secara utuh jadi ada komunikasi terputus dalam hal ini, kalau kita baca amar putusan secara utuh bahwasanya kedua-duanya ditolak baik dari penggugat maupun tergugat,” tegas Suwito.

Pada dasarnya masyarakat tidak muluk-muluk, masyarakat menginginkan kembali ke titik awal yaitu disebelah kanan jalan menuju ke arah Bandara Internasional Hang Nadim.

Namun, selama ini pihak Bright PLN Batam memaksakan berada di sebelah kiri yang berdekatan dengan pemukiman warga.

“Yang kita lakukan gugatan selama ini adalah penurunan harga properti, kita tidak berbicara masalah radiasi. Kalau SUTT itu berdiri otomatis warga tidak nyaman karena harga properti akan jatuh dan itu sudah kita buktikan di fakta persidangan,” tambah Suwito.

Harapannya pihak Bright PLN Batam untuk menghargai proses hukum yang sedang berjalan sampai putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Silahkan kalian membangun tapi sampai ada putusan kekuatan hukum atau inkrah, namun kalau proses masih berjalan mohon itu dihargai, ucap Suwito.

Sementara itu, Ketua Umum M. Khotib menambahkan, kita meminta pihak Bright PLN Batam untuk menghargai proses yang sedang berjalan, kita tidak menginginkan hal yang sama terjadi seperti di Bandara Mas sempat terjadi persekusi dan penganiayaan.

“Kita tidak menginginkan itu terjadi, kita menginginkan supaya kita sama-sama menghargai prosedur yang sedang berjalan,” tuturnya.

Terpisah, Pelaksana vice presiden public relation b’right PLN Batam, Bukti Panggabean mengatakan gugatan provisi yang diajukan oleh masyarakat untuk menghentikan pembangunan proyek SUTT dan juga terkait dengan ganti rugi, kedua-duanya ditolak oleh pihak pengadilan, artinya apa? Berarti kami bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tersebut.

Oleh karena kedua gugatan provisi itu ditolak oleh pengadilan, maka pihak b’right PLN Batam boleh untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

“Provisi yang mereka ajukan meminta b’right PLN Batam untuk menghentikan proyek pembangunan SUTT, namun hal itukan ditolak oleh pengadilan. Artinya, kami bisa dong untuk melanjutkan kembali pengerjaannya,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin, 3 Mei 2021.

Masih kata dia, selama proses persidangan dilakukan beberapa waktu lalu, pihaknya sama sekali menghentikan pekerjaan pembangunan proyek SUTT. Dan, setelah putusan pengadilan negeri keluar, maka pihaknya akan kembali melanjutkan pembangunannya.

Bukti mengungkapkan betul bahwa eksepsi kami ditolak, dan justru karena ditolaklah eksepsi kami makanya sampai kepada pokok perkara, kata Bukti yang juga terdaftar sebagai anggota Peradi Batam.

“Negara kita ini kan negara hukum. Jadi, produk hukum yang telah dihasilkan melalui pengadilan negeri wajib hukumnya untuk kita patuhi,” walaupun disatu sisi mereka banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain, pungkasnya.

Editor: Sarwanto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed