oleh

Pemkab Pelalawan Raih Opini WTP Sembilan Kali Berturut-turut

-Pelalawan-44 views

WAHANAINDONEWS.com, Pelalawan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dibawah kepemimpinan Bupati Pelalawan, Zukri Misran maraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Bupati, diraihnya predikat WTP merupakan bukti nyata bahwa semangat seluruh satker untuk bekerja sesuai standar yang ditetapkan, utamanya dalam pengelolaan keuangan negara.

“Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan predikat WTP kepada Pemkab Pelalawan, tentu predikat ini memotivasi kami untuk terus mempertahankan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan ke depannya,” kata Zukri, Jumat, 30 April 2021.

Berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Riau terhadap pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Pemkab elalawan pada penggunaan anggaran tahun 2020.

BPK Perwakilan Provinsi Riau memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemkab Pelalawan atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan keuangan tahun anggaran 2020 yang disajikan oleh Pemkab Pelalawan dinilai sebagai informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemkab Pelalawan  dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Atas kepatuhan dan kepatutan pengelolaan keuangan Pemkab Pelalawan tahun 2020, BPK Perwakilan Propinsi Riau memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

Hassil pemeriksaan BPK Perwakilan Riau
Hasil Pemeriksaan BPK selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Bupati untuk segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.

Ket foto: Foto bersama Penyerahan Opini WTP kepada Pemkab Pelalawan. foto (ist)

Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK ini diterima Langsung oleh Bupati Pelalawan, Zukri Misran, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan yakni Baharuddin dan Sekda Pelalawan Tengku Muklis.

Predikat WTP dari BPK RI bukan kali pertama di raih oleh Pemkab Pelalawan, namun ini kali ke sembilannya daerah yang berjuluk negeri seiya sekata ini meraih apresiasi dari lembaga auditor Pemerintah pusat, tujuh tahun berturut turut sebelumnya predikat tersebut telah diraih dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Pemkab Pelalawan.

“Ini kali kesembilannya kita meraih WTP dari BPK RI, secara berturut turut,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Pelalawan ini.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Riau Widhi Widayat yang sangat memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada  Bupati serta Ketua DPRD bersama  jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang  baik dan bersinergi bersama sama mewujudkan  pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable.

Tujuan laporan hasil pemeriksaan ini adalah pemberian opini tentang pengelolaan keuangan dengan kriteria yang sudah diatur oleh Peraturan Perundang undangan  Kementerian Keuangan RI.

“Apabila adanya penyimpangan dan di temukan penyalahgunaan penggunaan anggaran ini juga harus di masukkan dalam laporan hasil pemeriksaan,” terangnya.

Ia menyebut, opini bukan berarti tidak adanya penyimpangan dalam menggunakan anggaran Negara atau kesalahan.
Akan tetapi, Opini ini adalah sebagai bentuk dorongan untuk menuju akuntabilitas suatu  laporan keuangan yang di capai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
Ia menambahkan Pejabat daerah wajib memberikan penjelasan hasil rekomendasi pemeriksaan BPK RI selama 60 hari kedepan.

(Wanto /ADV )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed