oleh

Kapolda Sumut dan Pagdam I/BB Bersama Pemkab Dairi Tertibkan Keramba KJA di Silahisabungan

-Berita, Dairi-480 views

wahanaindonews.com, Dairi – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak M.Si dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin S.IP., MM, bersama Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu beserta Forkopimda, menggelar penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di Kawasan Hotel Debang Silahisabungan, Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Kamis (29/04/2021).

Turut hadir dalam kegiatan penertiban KJA tersebut, yakni Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak M.Si dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin S.IP., MM, Bupati Dairi Dr. Eddy Keleng Ate Berutu, Wakil Bupati Dairi Jimmy A.L. Sihombing SH, Danrem 023/Kawal Samudera Sibolga Kolonel Inf Febriel Buyung Sikumbang, SH.,MH, Dandim 0206/Dairi Letkol Arm. Adietya Y. Nurtono SH, Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting, Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani S.Sos, Kajari Dairi Syahrul J. Subuki SH., MH, Ketua PN Sidikalang Ledis Meriana Bakara SH.,MH, dan Staf Ahli Gubernur Sumut, Binsar Situmorang.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Dairi
Dr. Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan bahwa disekitar daerah Silahisabungan merupakan kawasan pariwisata super prioritas dan bagian dari geopark global yang memiliki keunikan dan pesona yang tidak dimiliki daerah lain.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi di daerah Silahisabungan diantaranya melakukan pendataan dengan hasil inventarisasi KJA yang radius kedalaman < 30 meter sebanyak 3.273 petak dengan kepemilikan 82 orang.

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik KJA di Silahisabungan tentang rencana penertiban KJA.

KJA yang telah ditertibkan pada kick off kali ini berjumlah 58 petak dengan kepemilikan 12 orang dan jumlah kompensasi yang diberikan kepad pemilik KJA sebanyak 5 juta per petak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 telah diatur bahwa perairan Silahisabungan masuk wilayah zona A3.1 yang merupakan kawasan peruntukan penerapan teknologi alam atau buatan untuk pemulihan kualitas air Danau Toba dan kawasan peruntukan pemijahan ikan termasuk ikan endemik, serta kawasan peruntukan transportasi danau.

Perlu diketahui bahwa kegiatan yang tidak diperbolehkan dikawasan danau antara lain kegiatan budi daya perikanan, pembuangan limbah cair, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi Kawasan A3.1

Informasi yang dihimpun bahwa dampak negatif dari KJA terhadap lingkungan adalah pemberian pakan ikan atau pelet yang tidak habis dikomsumsi akan mengendap di dasar danau dan mengakibatkan kadar amonia serta berkurangnya kadar oksigen dalam air.

Dimana sisa dan pembuangan pakan ikan akan terurai melalui proses dekomposisi membentuk senyawa nutrien yakni senyawa nitrogen (NH3, NO2, NO3) dan fosfor (PO4), serta senyawa nutrien baik nitrogen maupun fosfor dapat merangsang tumbuhnya fitoplankton.

Kemudian sisa pakan akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme khususnya bakteri untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya, menyebabkan tingginya kekeruhan yang dapat mengakibatkan cahaya matahari akan mengalami kesulitan menembus kolom air, ganguan kesehatan, gatal-gatal serta pencemaran udara sisa pakan ikan, dan lain-lain.

Pada akhir kegiatan penertiban itu, Kapolda Sumatera Utara dan Pangdam I/BB menghimbau masyarakat disekitar wilayah Silahisabungan untuk dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan bergandengan menertibkan KJA sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Presiden dan telah diamanatkan Pemerintah Pusat demi kelestarian masa depan Danau Toba.

Kegiatan penertiban KJA yang dilakukan oleh TNI-Polri bersama Pemerintah Kabupaten Dairi Sumatera Utara, berjalan dengan lancar, tertib, dan kondusif. (Edison Tumanggor).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed