LSM KPB Laporkan Kadis dan Kabid BM PUPR Kampar, Konsultan serta PT.MR – PT.AMP ke Kejati Riau

oleh -143 views

Pekanbaru, WahanaIndoNews.Com –
DPP LSM Kesatuan Pelita Bangsa (KPB) melaporkan Kepala Dinas PUPR, Kabid Bina Marga PUPR Kampar, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana pekerjaan, PT. MR – PT. AMP (KSO) terkait pekerjaan proyek Jalan Desa Sei.Lembu Makmur, Jalan Desa Bukit Payung dan Jalan Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ke Kejaksaan Tinggi Riau, Jumat (22/1/2021).

“Karena kami melihat banyak kejanggalan dalam pekerjaan paket proyek oleh Kontraktor di bawah kendali Dinas Bina Marga PUPR Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020 lalu, maka kami menduga besar peluang indikasi dugaan korupsi yang telah direncanakan secara beramai-ramai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Artinya, kami punya dasar untuk melaporkannya,” kata Ketum DPP LSM KPB, Ruslan Hutagalung kepada media ini, Senin (25/1/2021).

Dikatakannya, sehubungan dengan adanya temuan LSM KPB di lokasi pekerjaan paket proyek Pembangunan Jalan di Kecamatan Tapung, tepatnya di Sri Lembu-Kayu Aro dan di Kinantan yang telah disampaikan kepada Satuan Kerja Dinas Bina Marga melalui pesan WA kepada Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga PUPR Kampar.

“Adanya dugaan manipulasi mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut, bahkan kami pihak DPP LSM KPB juga telah menghimbau melalui pemberitaan tim media agar dapat dicegah dugaan manipulasi dalam pelaksanaan proyek tersebut, namun pihak instansi terkait yaitu Dinas Bina Marga PUPR Kampar tidak menanggapi serta tidak mengindahkan hal itu.

“Untuk itu, kami meminta agar pihak pelaksana hukum tertinggi di wilayah Riau ini dapat sesegera mungkin melakukan tindakan sesuai aturan hukum, guna penyelamatan uang Negara maupun Daerah dari kejahatan keungan pihak terlapor saat ini,” ujar Ruslan dengan tegas.

Lebih rinci Ruslan mengatakan bahwa, PT.MR – PT.AMP (KSO) selaku Kontraktor pelaksana dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.518.362.900 dari sumber dana APBD-P Kab.Kampar Tahun Anggaran 2020 dengan volume sepanjang lebih kurang 2000 meter yang diawasi oleh CV.KK.

Dalam melaksanakan penghamparan Base B dari kualitas Tanah Timex dan Base A dari kualitas Base C. Sedangkan hamparan Aspal AC – WC nya pun diduga jauh di bawah ukuran toleransi, seperti terlihat dalam foto terlampir.

Menurut analisa DPP LSM KPB di lapangan, dari hasil penghitungan sendiri atas ketentuan standar tekhnis 2019, hamparan Base B setebal 20cm dan Base A 15cm. Dari analisa itu, ada Base B 1500 kubik dan Base A 700 kubik pada kontrak pelaksanaan pembangunan jalan yang dikerjakan oleh PT.MR – PT AMP.

Base B lebih kurang sebanyak 1500 kubik atau senilai Rp 750 juta dan Base A lebih kurang 1.125 kubik atau senilai Rp 700 juta, hal ini menurut hasil perhitungan sementara tim LSM KPB di lapangan.

“Hal ini jelas-jelas sangat merugikan Negara dari kuantitas material sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, laporan dugaan korupsi ini kami buat dan kami siapkan hingga telah kami serahkan ke Kejati Riau pada Jumat, 22 Januari 2021 untuk segera mungkin dilakukan pemeriksaan terlapor oleh pihak Penyidik Kejti Riau.

Tugas dan kerja keras serta kejujuran Kejati Riau sebagai lembaga institusi penegak hukum di Riau khususnya, kami sangat apresiasi serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Semoga kita semua selalu dalam Lindungan Allah SWT, Aamiin,” ujar Ruslan.

Menurut keterangan sumber informasi media ini dari warga Bangkinang yang meminta tidak ditulis identitasnya di Media bahwa, PT.MR dan PT.AMP (KSO) yang melaksanakan proyek ini, ternyata milik oknum Pejabat dari Kampar yang saat ini menjadi orang berkuasa di Pekanbru.

“Tentu saja hal ini sangat menarik untuk dikupas tuntas, karena kedua perusahaan yang melaksanakan proyek itu, diduga ada hubungannya dengan sebuah Pabrik AMP di Km.7, Kampar. Teruskan saja laporan dan kontrol sosialnya untuk mengawal kasus ini, nanti juga semua akan muncul serta terjawab ke publik,” beber sumber media ini pada Senin sore, (25/1/2021).

Sementara Kepala Dinas PUPR Kampar, Afdal dan Kabid Bina Marga PUPR Kampar, Hanif yang dikonfirmasi media ini sebelumnya via pesan WhatsApp, Sabtu (16/1/2021), namun keduanya tidak bersedia membalas atau tidak memberikan keterangan terkait persoalan dimaksud hingga berita ini tayang dan bersambung. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *