Ketua LCKI Kepri Adukan KPU dan Bawaslu Batam ke DKPP RI

oleh -34 views

wahanaindonews.com, Batam – Ketua Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Provinsi Kepri, Fisman Gea, mengadukan seluruh Komisioner KPU Kota Batam dan Komisioner Bawaslu Batam ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI di Jakarta.

“Komisioner KPU Batam diadukan sebagai Teradu I dan Seluruh Komisioner Bawaslu Kota Batam sebagai Teradu II, dan pengaduan ini sudah diterima,” ujar Fisman Gea saat dikonfirmasi, Senin, 4 Januari 2021.

Ia menduga teradu I melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilihan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 510.

Dalam pasal tersebut diatas sebagaimana rilis LCKI berbunyi “Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya Pasal 554 Dan 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebut mantan anggota DPRD Kota Batam ini.

Fisman yang juga Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU) Batam Kepri ini menyebutkan bahwa teradu II Komisioner Bawaslu Kota Batam atas kesimpulan hasil pembahasan terhadap laporan tanggal 09 Desember 2020 dengan  Nomor  016/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 isi surat yang dimaksud Bawaslu Kota Batam telah melakukan rapat pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Batam terkait pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih dan kemudian sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri orang lain.

Hal inilah yang mungkin dianggap Bawaslu Kota Batam bukan merupakan pelanggaran tindak pidana sehingga direkomendasikan untuk tidak dapat ditindaklanjuti laporan tanggal 09 Desember 2020 dengan  Nomor  016/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Sebagaimana pasal 510 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 178 UU Nomor 1 Tahun 2015​ tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta pasal  488  UU  Nomor  7  tahun ​ 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu menghentikan penanganannya.

Sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam. Menurutnya ini merupakan tindakan dalam penanganan laporan masyarakat tidak sesuai peraturan dalam melakukan penanganan pelanggaran pada pemilihan tidak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Dan seingat saya ada slogan semangat Bawaslu yaitu bahwa Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan.

“Saya amati tak sesuai slogannya. Tolong diganti saja slogan itu kalau tidak bisa dilaksanakan. Kami yakin dan sangat percaya dengan penuh semangat dan kesadaran bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI hadir untuk memberikan KEADILAN,” paparnya.

Lebih jauh Fisman Gea berujar bahwa dirinya serius dalam hal pengaduan ini, dan nanti semua sama-sama dibuktikan di DKPP RI. (robertyahya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *