Ini Dia Ketentuan sertifikat tanah Yang Harus Dibayar Masyarakat:  Sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017

oleh -54 views
Rokan Hulu, Program pendaftaran dan pembuatan sertifikat tanah PRONA yang sudah dijalankan pemerintahan kabinet kerja sejak tahun 2017 masih ada praktik pungli yang dilakukan oknum.

Giman tidak” masih banyak oknum atau pemerintahan desa meminta dengan biaya bervariasi bahkan mencapai jutaan rupiah di bebankan kepada masyarakat padahal kita tau, biaya pembuatan sertifikat tersebut gratis

Padahal, sudah ada aturan yang mengatur bahwa program pembuatan sertifikat ada biaya yang dibebankan atau harus dibayar oleh masyarakat, biaya itu dalam rangka pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dan pajak yang harus dibayarkan

Adapun, dana tersebut untuk seperti kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, lalu kegiatan operasional petugas kelurahan/desa dan badan pertanahan negara (BPN).

“Iya, adminitrasi pra sertifikat, seperti bukti waris, kalau lebih dari itu dan itu tidak ada persetujuan dari masyarakat, tidak ada peraturannya, itu Adalah “PUNGLI”ungkap salah satu warga.

“Bahkan saya sendiri sudah diminta uang 3juta dari aparat Desa untuk pembuatan 2 sertifikat belum termasuk pajak yang harus dibayarkan”ungkap warga yang tidak mau disebut namanya.

Sesuai dengan Keputusan adanya beban biaya yang dibayarkan masyarakat tertuang dalam keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat ini pun dilakukan di tingkat desa, dalam hal ini kelurahan.
Akan tetapi pada pelaksanannya dilapangan masyarakat merasa diperas dan di tekan dengan biaya pembuatan sertifikat tersebut mencapai Jutaan Rupiah.

Lalu berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh masyarakat dalam program sertifikat tanah? Berikut sesuai ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017:

Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.

Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.

Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.

Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.
Mudah mudahan buat seluruh Kepala Desa diharafkan jangan terlalu menekan kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat program PRONA yang seharusnya dilaksanakan secara GRATIS.

Dan diharapkan kepada semua instansi terkait untuk memproses secara Hukum apabila ada salah satu Kepala Desa melakukan tindakan PUNGLI dalam pembuatan sertifikat tersebut.

sum: jurnalreformasi.info

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *