atam-Bimbingan teknis Manajement Pemerintahan Desa se Kabupaten Lingga berlangsung di Kota Batam sejak tanggal 2 sampai 5 Desember 2019. Bimbingan tehnis Manajemen Pemerintahan Desa dengan mendatangkan nara sumber dari pemerintah Provinsi/Kabupaten dan
kejaksaan.
Bimbingan teknis (Bimtek) yang berlangsung di Hotel Nite & Day Sei Jodoh Batam
diikuti 52 peserta dari sejumlah Desa di Kabupaten Lingga berjalan lancar.Salah seorang
panitia M Nazariman kepada media ini menjelaskan, bahwa Bimbingan teknis Manajemen
Pemerintahan Desa khusus untuk aparat Desa se kabupaten Lingga dimaksudkan untuk
meningkatkan sumber daya manusia aparat desa.
Sebab selama ini, kata M Nazariman, SDM aparat pemerintahan Desa dirasa masih kurang
dan sudah saatnya perlu ditingkatkan untuk menata Desa lebih baik ke depan.
M Nazariman menyebut, nara sumber yang memberikan penyuluhan, disamping dari pemerintah sendiri, juga ada dari kejaksaan untuk memberi penyuluhan terutama dalam hal mengelola keungan desa, agar terhindar dari penyimpangan. M Nazariman optimis akan hasil dari Bimtek ini. Kedepan, M Nazariman yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seuruh Indonesia Kabupaten Lingga berharap penataan Desa di Kabupaten Lingga akan semakin maju demi keberhasilan peningkatan pembangunan.
Kendati materi bimbingan cukup padat, namun para peserta sangat antusias mengikutinya
dan penuh semangat. Terbukti saat penutupan Rabu (4/12) semua peserta mengikutiya dengan ceria hingga selesai.
Adapun materi yang diikuti peserta sebagaimana yang berlangsung di beberapa daerah antara lain :
1. PENGUATAN KAPASITAS KEPALA DESA DAN APARATUR DESA
2. DIKLAT/BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MENYUSUN RPJMDES
DAN APBDES)
3. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, DARI PERENCANAAN SAMPAI PELAPORAN
4. BIMTEK PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA
6. DIKLAT PENETAPAN BATAS DESA
7. BIMTEK KINERJA SERTA TUGAS CAMAT/LURAH/KEPALA DESA & SEKRETARIS
DESA
8. SOSIALISASI PP 11 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU
NO.06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
9. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI
NO. 20 TAHUN 2018.
10. TATA CARA PENGANGKATAN PERANGAKAT DESA SEBAGAI PNS MENURUT
PERATURAN KEPEGAWAIAN.
11. PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL DESA
12. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA( ADD ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014.
13. TATA CARA PENGELOLAAN, PENGANGGARAN, PEMBUKUAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA.
14. PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
15. SOSIALISASI UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN
PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA, TATA CARA PERENCANAAN,
PENYUSUNAN APBD DESA DAN PEMBANGUNAN DESA, PENATAUSAHAAN,
AKUNTANSI PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
DESA DAN ASET DESA.
16. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PENATAUSAHAAN
PERPAJAKKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA.
17. PERAN SERTA DAN STRUKTUR PEMERINTAH DESA SEBAGAI BAGIAN DARI
PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 23 TAHUN 2014.
18. TATA CARA PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN
DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PROSEDUR PENGADAAN
BARANG/JASA PADA APBD DESA.
19. PENINGKATAN KINERJA, SERTA TUGAS KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA,
BENDAHARA DESA, SERTA SELURUH APARATUR DESA.
20. KEBIJAKAN UMUM TENTANG DESA.
21. TATA CARA PENGUATAN LEMBAGA DAN PERANGKAT PEMERINTAH DESA.
22. ANALISIS POTENSI DESA UNTUK PENGELOLAAN DESA BERBASIS POTENSI
DESA.
23. TATA CARA PERENCANAAN DESA DAN PENYUSUNAN RPJM DESA.
24. TATA CARA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DESA.
25. TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERMASUK ANGGARAN DANA
DESA.
26. TATA CARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA.
27. TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA.
28. TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA.
29. PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DESA.
30. SOSIALISASI DAN PELATIHAN PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM
RANGKA TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
31. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODIKTIF
MASYARAKAT PEDESAAN.
32. IMPLEMENTASI PERUBAHAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (
SISKEUDES ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018
33. TATA CARA PEMBUATAN RPJMDesa DAN RKPDesa
34. MANAJEMEN ASET DESA.
35. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA.
36. PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN SWAKELOLA
37. STRATEGI FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
38. TATA CARA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDES ( BADAN USAHA
MILIK DESA )
39. PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
40. PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG
DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Menjelang tengah hari, acara Bimtek itu ditutup secara resmi Rabu (4/12) 2019. Kemudian foto bersama dan makan siaang. Hari itu juga, hampir semua dan pesertanya pulang ke Lingga melalui Tanjungpinang.(arifin)
